Kantor Komunikasi Kepresidenan Sebut Tidak Ada Pengurangan Gizi dan Kualitas Makan Bergizi Gratis
JAKARTA, KOMPAS.TV – Tidak ada pengurangan gizi maupun kualitas dalam Program makan Bergizi Gratis yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, meski nominal anggarannya menjadi Rp10 ribu per porsi.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menjelaskan hal itu dalam dialog Sapa Indonesia Malam, KompasTV, Minggu (1/12/2024), menjawab pertanyaan mengenai kualitas untuk per porsi Program Makan Bergizi Gratis setelah anggarannya diturunkan.
Menurutnya, dalam konsep Program makan Bergizi Gratis tersebut, pemerintah membuat sebuah ekosistem yang melekatkan simpul-simpul penyedia bahan untuk program itu.
Baca Juga: Ekonom Ahmad Tauhid Bicara Soal Anggaran Presiden Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis hingga Gizi
“Dalam konsep program Makan Bergizi Gratis ini, kami membuat sebuah ekosistem yang langsung melekatkan simpul-simpulnya, dari petani misalnya langsung disuplai ke semua dapur umum yang disebut unit layanan,” tuturnya.
“Jadi, unit layanan ini langsung memesan setiap hari dalam jumlah besar ke para petani, pekebun, dan juga para nelayan.”
Dari sana, makanan tersebut diolah dengan memenuhi prinsip higienitas, selanjutnya akan didistribusikan ke penerima manfaat.
“Untuk anak-anak sekolah didistribusikan ke sekolah-sekolah, untuk anak balita maupun ibu hamil akan didistribusikan melalui pos yandu-posyandu.”
“Nanti akan terjadi aktivasi besar-besaran posyandu di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada yang dikurangi soal gizi, tidak ada yang dikurangi soal kualitas,” tambahnya.
Bahkan, menurut Dedek, hal itu sebenarnya merupakan kabar baik bagi seluruh elemen, bahwa rangkaian uji coba yang telah dilakukan selama ini menemukan cara baru untuk meningkatkan efisiensi.
“Justru ini adalah sebuah kabar baik, bahwa uji coba yang dilakukan telah menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan efisiensi,” tuturnya.
“Sekarang memang sedang digodok, kira-kira kalaupun ada selisih, ini untuk diapakan. Misalnya, ini kan tahun pertama ditargetkan 40 persen dari 82 juta penerima manfaat, nanti di tahun 2029 kan 82 juta. Tahun pertama itu ditargetkan 40 persen penerima manfaat, apakah ini yang diperbanyak atau apa.”
Dalam dialog tersebut, ia juga menyampaikan bahwa ada tiga hal yang harus ditekankan dan wajib dipenuhi.
Baca Juga: Ini Alasan Presiden Prabowo Tetapkan Anggaran Makanan Bergizi Jadi Rp10 Ribu per Porsi
“Pertama adalah kecukupan gizi. Di sini sudah ditakar kalori kminimal 600 sampai dengan 700, lalu ada karbohidrat, ada juga protein, dan Pak Prabowo juga telah menginstruksikan di sana harus ada iodium dan zat besi.”
Kedua adalah higienitas, dan yang ketiga adalah tata kelola limbah yang berkelanjutan.
Ia menuturkan, awalnya pemerintah menetapkan nominal harga per porsi Makanan Bergizi Gratis tersebut sebesar Rp15 ribu karena Indonesia baru saja bergabung dengan School Meal Coalition, di bawah Unicef, atau sebuah agensi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Di sana memang ditetapkan Rp15 ribu atau 1 USD per hari per anak. Setelah menjalani uji coba selama 10 bulan, kami temukan cara-cara untuk meningkatkan efisiensi.”
“Jadi tidak ada anggaran yang diturunkan, tetap Rp71 triliun seperti yang sudah disepakati oleh kawan-kawan di DPR. Tetapi, setelah kami melakukan serangkaian uji coba, kami menemukan cara-cara efisiensi,” ulangnya menegaskan.
Sebelumnya, Kompas.tv memberitakan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa biaya per porsi program makan bergizi gratis senilai Rp10.000 per porsi.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta pada Jumat (29/11). Prabowo mengatakan bahwa kondisi anggaran dan untuk daerah-daerah masih tercukupi.
“Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo.