,Abuse Of Power, Pengamat Lihat Ulah Menteri Yandri Bikin Malu Prabowo,Mayor Teddy Turun Tangan
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Ulah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dinilai membuat malu Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya memberi peringatan melalu pesan singkat yang ditujukan kepada seluruh menteri Kabinet Merah Putih pada Selasa (22/10/2024).
Yandri menjadi sorotan publik setelah viral surat undangan kegiatan haul, Hari Santri, dan tasyakuran menggunakan kop Kementerian Desa PDT, padahal acara pribadi.
Eks Menkopolhukam Mahfud MD pun mengkritik politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pun mendesak Yandri Susanto untuk meminta maaf atas pengunaan kop surat kementerian untuk acara pribadi.
“Kan sudah minta maaf. (Arahan sebagai Ketum PAN) Ya (meminta Yandri) minta maaf,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.
Ia menekankan, kejadian serupa tidak boleh terulang lagi di masa mendatang. Zulhas juga bersyukur karena insiden ini terjadi di awal jabatan menteri-menteri Kabinet Merah Putih, sehingga diharapkan tidak akan terulang di kemudian hari. “Bagus kan karena terjadi awal-awal,” katanya.
Klarifikasi Yandri
Yandri menegaskan tidak menggunakan uang kementerian untuk acara tersebut, meskipun undangan menggunakan kop kementerian.
“Tapi intinya dari acara itu tidak satu sen pun uang Kemendes yang saya gunakan, demi Allah, demi Rasul, enggak ada,” ujar Yandri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).
Yandri menjelaskan, acara haul ibunya telah digelar setiap tahun selama 15 tahun terakhir dan selalu ramai yang datang. Ia menggabungkan acara tersebut dengan peringatan haul ibunya yang meninggal dua tahun lalu, karena kebetulan hari meninggalnya jatuh pada tanggal yang sama.
“Bukan hanya dari Serang tapi dari Cilegon, dari Kota Serang, dari Tanggerang, dari Pandeglang, Jakarta termasuk unsur-unsur yang datang juga banyak. Ada pihak akademisi, ada pejabat negara, ada alim ulama, para kiai, masyarakat biasa,” ungkapnya.
“Memang salah satu yang kami undang itu sebagian kecil kepala desa lebih kurang 30 atau 25 kepala desa, tidak semuanya, ya. Karena punya ikatan emosional sama keluarga kami,” kata dia.
Yandri mengakui bahwa penggunaan kop surat kementerian untuk acara pribadi adalah kesalahan administrasi. Ia menjelaskan, pada tahun-tahun sebelumnya, undangan hanya disebar melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp.
“Saya baru belajar menjadi menteri setelah dilantik dua hari lalu, setelah tiga periode menjadi anggota dewan,” tambahnya.
Yandri berjanji tidak akan mengulangi kesalahan serupa di masa depan. “Ada diskusi waktu itu di internal kesekjenan perlu ada surat itu. Ya saya karena sedang sibuk, sedang banyak persiapan-persiapan pasca pelantikan, ya saya memang mungkin kurang kontrol saja,” kata eks wakil ketua MPR itu.
Mayor Teddy Beri Peringatan
Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy memberi peringatan kepada seluruh menteri dalam Kabinet Merah Putih agar berhati-hati soal penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri.
Hal tersebut imbas dari ulah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto yang menggunakan surat resmi kementerian untuk acara pribadi.
Dikutip dari Kompas.id, pesan itu berisi dua poin.
”Izin mengingatkan untuk kebaikan bersama: 1. Dalam masa awal jabatan harap berhati-hati dalam membuat surat atas nama/kop/stempel kementerian & tanda tangan menteri terkait acara pribadi & menghindari hal-hal yang berpotensi menjadi polemik di masyarakat,” demikian bunyi pesan dan butir pertamanya.
”Tekankan bagian humas/media setiap kementerian, untuk lebih berhati-hati sehingga mencegah peretasan atau pengambilan website/media sosial resmi di kementerian masing-masing,” demikian bunyi poin kedua pesan itu.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, isi surat tersebut adalah imbauan dari Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet untuk semua menteri.
Dia tak menampik hal ini sebagai tindak lanjut dari masukan Mahfud MD yang disampaikan melalui media sosialnya.
Sedangan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan peringatan yang diberikan Mayor Teddy itu disampaikan melalui pesan WhatsApp group.
“Iya (Seskab memberi peringatan), kita harus siaga bersama. Kepercayaan publik yang besar ini harus kita jaga bersama ya.”
“Semua imbauan untuk semua menteri di Kabinet Merah Putih. Jangan digunakan kementerian ini untuk kepentingan pribadi dan keluarga,” ujar Budi di Istana, Jakarta, Rabu (23/10/2024),
Kritik Mahfuf MD
Ulah Menteri Yandri Susanto itu sempat dikomentari eks Menko Polhukam Mahfud MD.
Mahfud memperlihatkan undangan berkop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di unggahan akun Instagram pribadinya.
Undangan yang ditandatangani Yandri itu memerintahkan seluruh kepala desa hadir ke acara Tasyakuran dan Hari Santri.
Mahfud pun menyayangkan sikap menteri dari PAN itu yang menggunakan fasilitas instansi pemerintah untuk keperluan pribadi dan keluarganya.
Menurutnya, apa yang dilakukan Yandri itu keliru atau salah. Apabila urusan pribadi atau keluarga, maka harus mengundang lewat jalur pribadi, bukan lewat instansi.
Mahfud lantas berharap, ke depannya, Yandri bisa lebih berhati-hati sangat menggunakan simbol pemerintahan.
“Masih sangat pagi di hari ini, ketika seorang teman memberitahu kepada saya bahwa ada seorang Menteri baru yang mengundang acara Haul (peringatan hari wafat) ibunya yang kedua sekaligus syukuran di Ponpes menggunakan surat dengan kop dan stempel resmi kementerian,” tulis Mahfud, dikutip Kamis (24/10/2024).
“Kalau benar ada surat itu maka hal tersebut salah. Kop surat dan stempel resmi tak boleh dipakai untuk acara pribadi dan keluarga, termasuk ponpes dan ormas sekali pun. Harus hati-hati menggunakan atribut dan simbol-simbol pemerintahan,” lanjut dia.
Bikin Malu Prabowo
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai, perbuatan Yandri Susanto membuat malu Presiden Prabowo Subianto.
Di mana yang direkrut sebagai menteri dalam kabinet Prabowo harus mengedepankan kepentingan rakyat.
“Menurut saya bikin malu Prabowo, tidak mengindahkan apa yang menjadi perintah Prabowo. Menteri di kabinet Prabowo jelas kepentingan rakyat kepentingan bangsa di atas segala-galanya bukan kepentingan pribadi ataupun golongan,” kata Adib, Rabu (23/10/2024).
Menurut Adib, apa yang dilakukan oleh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut telah menyalahgunakan wewenang.
Di mana kop Kementerian digunakan untuk kepentingan pribadi. “Urusannya dia bikin haul ibunya memakai kop negara, memakai kop Kementerian. Ini bisa dikatakan penyalahgunaan kewenangan, baru dilantik satu hari jadi menteri sudah bikin blunder abuse of power ini kental,” katanya.
Sedangkan, Direktur Eksekutif Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan apa yang dilakukan oleh Mendes Yandri itu fatal dan bisa berisiko penyalahgunaan kekuasaan.
“Tindakan Yandri sebenarnya fatal dan berisiko menyalahgunakan kekuasaan, tidak dapat dianggap kecil karena ia pejabat negara, dan membawa simbol negara untuk kepentingan pribadi,” kata Dedi saat dihubungi, Rabu (23/10/2024).
Menurut Dedi, ada juga potensi upaya memobilisasi pejabat daerah hingga aparat desa untuk tujuan tertentu. Apalagi, istri Yandri, Ratu Zakiyah, menjadi calon bupati Serang pada kontestasi Pilkada 2024.
“Terlebih istri Yandri adalah kandidat Pilbup Serang di mana menjadi tempat acara pribadi dilakukan. Yandri tidak mungkin tidak mengetahui konsekuensinya,” terangnya.
Dedi mengatakan, Yandri ingin tunjukkan posisinya sebagai pengundang.
“Yandri adalah tokoh dari parpol penyokong pemerintah sehingga kecil kemungkinan ia mendapat teguran,” tandasnya.
Diketahui, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto mendapat sorotan publik setelah menggelar acara pribadi yang menggunakan kop surat kementerian resmi, sehari setelah pelantikannya.
Acara tersebut merupakan peringatan haul kedua almarhumah ibunya, Hj Biasmawati, dan undangannya mencakup perayaan Hari Santri serta Tasyakuran.
Kontroversi ini mencuat setelah eks Menko Polhukam Mahfud MD menyebarkan informasi tersebut ke publik, menilai tindakan Yandri sebagai pelanggaran etika birokrasi. (Tribunnews.com/TribunBanten/Kompas.com)
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya