JAKARTA, KOMPAS.com – Calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning melaporkan dugaan penggelembungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemili (DKPP).
Ribka menuding terdapat penggelembungan suara di wilayah Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat, yang menguntungkan Partai Amanat Nasional (PAN) Desy Ratnasari.
“Sekarang (saya) maju ke DKPP, kesel ya kan, biar saja itu Panitia Pengawas maupun KPUD nanti ditentukan bahwa dia (penyelenggara pemilu) bersalah,” kata Ribka kepada wartawan, Kamis (3/10/2024).
Menurut dia, Desy Ratnasari semestinya tidak lolos ke Senayan jika tidak ada dugaan penggelembungan suara oleh oknum penyelenggara pemilu itu.
Baca juga: Desy Ratnasari Diprediksi ke Senayan, Ribka Tjiptaning Tersingkir
Sementara, Ribka gagal terpilih untuk menjadi anggota dewan dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IV.
“Sampel (kecurangan) sudah ada bukti-bukti itu dan itu pernah (saya) katakan keberatan dengan (hasil pileg) itu karena ada kecurangan,” kata Ribka.
Ia mengatakan, protes yang dilayangkan itu tidak pernah ditanggapi oleh KPU maupun panitia pengawas di daerah sehingga memutuskan untuk mebawanya ke DKPP.
Ribka melanjutkan, upaya untuk menuntut keadilan itu mendapatkan dukungan dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
“Ada perintah dari Ibu (Megawati) memperjuangkan suara, tetapi Ibu kan enggak mungkin intervensi, Ibu menghormati,” ujar dia.
Baca juga: PDI-P: Anggota DPR Terpilih Tia Rahmania Dipecat karena Kasus Penggelembungan Suara
Ribka bilang, Megawati merasa sedih setelah mengetahui dirinya kalah lantaran dicurangi dalam pileg.
“Masa pejuang kalah sama penyanyi. Iya, lho, kalau Ning kalah tak tangisi bener, lo. Ning itu,” kata Ribka.
Di sisi lain, Ribka merasa DPP PDI-P kurang serius mendukung langkahnya ke DKPP, padhaal Megawati telah memberikan restu.
Ia membandingkan dengan partai-partai politik lain yang ia klaim bersedia untuk menghadirkan saksi di DKPP.
“Sekarang di DKPP yang siap jadi saksi itu dari Gerindra, dari Demokrat, bayangkan semua kasus itu Golkar pun tahu,” kata eks Ketua Komisi IX DPR RI itu.
“Teman-teman Golkar itu tahu kasus itu. Tapi DPP (PDI-P) diam saja. Itu kan yang bikin aku pusing. Aku nih (pengurus) DPP, kader lama. Kenapa sih? sebenernya ada apa?” imbuh dia.
Kompas.comi telah menghubungi Ketua DKPP Heddy Lugito untuk meminta tanggapan soal aduan yang dilayangkan Ribka. Namun, Heddy belum memberikan jawaban hingga berita ini ditulis.