Bisnis.com, JAKARTA–Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Ketua Padepokan Hukum Indonesia Musyanto melaporkan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar ke MKD DPR atas dugaan penyalahgunaan wewenang.
Musyanto menilai bahwa Muhaimin Iskandar secara sengaja menyelipkan isterinya yaitu Rustini Murtadho ke rombongan Timwas Haji DPR beberapa waktu lalu.
Baca Juga : Sentilan Cak Imin Soal Hubungan PKB dan PBNU: Yahya-Saipul Yang Rusak!
Adapun DPP PKB optimistis laporan yang dilayangkan oleh Ketua Padepokan Hukum Indonesia Musyanto terhadap Muhaimin Iskandar bakal ditolak Majelis Kehormatan Dewan (MKD).
Ketua bidang Hukum dan Perundangan DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut bahwa pihak pelapor tidak mengerti aturan dari MKD.
Baca Juga : : PKB Jawab Tudingan Lukman Edy soal Cak Imin: Tak Punya Legal Standing
Dia meyakini bahwa Muhaimin Iskandar tidak melanggar kode etik apapun hanya karena mengajak istrinya pergi haji menggunakan kuota haji Timwas Haji DPR.
“Semua itu sudah ada regulasinya, dia pasti tidak memahami itu. Tentu ini aneh karena dia tidak memahami yang dilaporkan itu, kan ada regulasinya,” tuturnya di Bareskrim Polri Jakarta, Senin (5/8/2024).
Baca Juga : : Saat Cak Imin dan Gus Ipul Berebut Klaim Wadah Politik Kaum Nahdliyin
Maka dari itu, Cucun optimistis pelaporan yang dilayangkan Ketua Padepokan Hukum Indonesia Musyanto terhadap Muhaimin Iskandar bakal ditolak mentah-mentah, setelah dikaji oleh MKD.
“Nanti MKD bakal mengkaji pelaporannya dulu dan belum tentu laporannya itu akan diterima, pasti ditolak,” katanya.
Demo Tuntut Gus Yahya Mundur
Di sisi lain, sejumlah elemen masyarakat menggelar demonstrasi di kantor PBNU. Mereka yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur menuntut supaya Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Sekretaris Jenderal PBNU H Saifullah Yusuf mundur.
“Gus Yahya yang mengonsolidasi ideologi perjuangan Gus Dur untuk memperbaiki Nahdlatul Ulama ke depan, tetapi faktanya hari ini justru kontraproduktif, bahkan cenderung melanggar, menabrak hasil-hasil muktamar,” kata Koordinator Aliansi Santri Gus Dur Menggugat Muhammad Solihin dilansir dari Antara.
Solihin juga mengatakan bahwa Gus Yahya harus mundur karena diduga telah berpolitik praktis.
“Dan yang sangat menyakitkan mencampuri urusan orang lain, rumah tangga orang lain, yang katanya tidak berpolitik praktis, tetapi malah justru hari ini kami dipertontonkan dengan keputusan PBNU membentuk tim investigasi. Itu adalah offside, pelanggaran secara aktual, harus kami ingatkan,” ujarnya.
Selain menuntut Gus Yahya mundur dari jabatannya di PBNU, massa aksi juga meminta Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) untuk mundur.
“Tuntutannya ketika melanggar muktamar, siapa pun ketua umum yang mengawal, menakhodai ini harus mundur dan juga bapak sekjen,” katanya.
Kerahkan Banser
Sementara itu, Gus Yahya tampak menggelar aksi siaga di Kantor PBNU. Aksi siaga yang mengerahkan massa Banser itu, ditujukan supaya demonstrasi yang menuntut lengsernya Gus Yahya dan Gus Ipul tidak terjadi lagi.
Gus Yahya memimpin langsung apel siaga. Ia memberikan tiga pengarahan khusus kepada para Banser dalam apel tersebut.
Pertama, ia meminta Ansor dan Banser di seluruh Indonesia untuk bersabar dan menahan diri dan tetap disiplin barisan jangan tercerai berai.
Kedua, tetaplah dalam disiplin kepemimpinan jangan bergerak sendiri-sendiri. Apalagi menurut Gus Yahya, Ansor dan Banser adalah ototnya NU.
Ketiga, Gus Yahya meminta Ansor dan Banser untuk mempercayakan. Segala sesuatu, pertimbangan dan pikiran kepada elite PBNU. “Saya sebagai Ketua akan meminta arahan dan kebijakan dari para kyai para ulama khususnya kepada Rais Amm PBNU.”