JAKARTA, KOMPAS.TV – Sejumlah petinggi partai politik (parpol) merespons permintaan maaf yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kepada masyarakat Indonesia.
Permohonan maaf itu disampaikan Jokowi dalam acara “Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka” di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/8/2024) malam.
Jokowi minta maaf jika ada kesalahan atau kekhilafan selama memimpin Indonesia sejak 2014. Mantan wali kota Solo itu mengaku tidak bisa menyenangkan semua pihak ketika menjabat.
“Bapak/Ibu sekalian, Saudara-Saudara sebangsa dan se-Tanah Air, dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma’ruf Amin, ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Minta Maaf, PDIP: Tidak Ingin Anggap Serius, Semua Sudah Cukup Terlambat
Dia kemudian mengajak hadirin untuk berdoa meminta pertolongan kepada Allah SWT agar bangsa Indonesia dibantu dan dimudahkan menjadi bangsa yang maju.
“Saya tidak sempurna. Saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta’ala. Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apa pun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,” kata Jokowi.
Golkar: Ini Menandakan Kebesaran Jiwa
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin, Jumat (2/8/2024), berpendapat permintaan maaf Jokowi tersebut menunjukkan kebesaran jiwanya.
“Kami tentu saja menyambut dengan baik permintaan maaf dari Bapak Presiden Jokowi. Ini menandakan kebesaran jiwanya, hatinya, sebagai seorang manusia tentu saja tidak luput dari ketidaksempurnaan,” ucap Nurul.
Dia pun mengapresiasi dan berterima kasih kepada Jokowi atas 10 tahun kepemimpinannya.
“10 tahun memberikan perubahan begitu banyak, inovasi-inovasi beliau terutama pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, dan program-program yang inovatif, yang diberikan Jokowi,” ujar Nurul.
Baca Juga: Golkar: Permintaan Maaf Presiden Jokowi, Tanda Kebesaran Jiwa dan Hatinya
“Ini jadi catatan sejarah tersendiri karena dalam 10 tahun perjalanan banyak fasilitas-fasilitas yang tadinya tidak kita rasakan dan sepertinya sedikit impossible (mustahil), tapi dalam kepemimpinan beliau, pembangunan bisa bejalan masif dan merata,” katanya.
Sejumlah inovasi tersebut, menurut Nurul, antara lain pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ini adalah bukti pemerataan ekonomi yang mungkin banyak yang ignore (mengabaikan), tapi kami lihat ini adalah satu pemikiran progresif yang akan buat Indonesia jadi negara maju dengan pemerataan ekonomi di berbagai daerah,” bebernya.
PKS: Lebih Bagus Sampaikan Kekurangan
Sedangkan menurut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, akan lebih baik jika Jokowi juga memaparkan kekurangannya selama memimpin Indonesia hampir 10 tahun.
“Ke depan, bagus Pak Jokowi sampaikan catatan 10 tahun kekurangannya biar bisa dilanjutkan oleh penggantinya,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (2/8/2024).
Meski begitu, dirinya mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang menyampaikan permohonan maaf di depan publik. Sebab, meski tingkat kepuasan kinerja yang tinggi, tetap ada kekurangannya.
Baca Juga: Jokowi Minta Maaf ke Rakyat Indonesia, PKS: Lebih Bagus Sampaikan Kekurangan Selama 10 Tahun
“Bagus. Pemimpin yang baik mudah meminta maaf kepada rakyatnya. Walau tingkat kepuasan rakyat tinggi, tetap ada banyak yang tidak tersentuh dan terlayani,” ujarnya.
PDIP: Jangan-Jangan Dia Bersandiwara
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus meragukan ketulusan permintaan maaf Presiden Jokowi. Ia pun mencurigai Presiden Jokowi sedang bersandiwara untuk mendapatkan simpati dari masyarakat.
“Kalau merujuk data dan kebiasan beliau, Pak Jokowi selalu mengatakan hal yang bertentangan atau tidak sinkron dengan perasaan, pikiran dan tindakannya,” kata Deddy kepada Kompas.tv, Jumat (2/8/2024).
“Jadi saya enggak tahu kali ini dia tulus atau tidak. Jangan-jangan dia sedang bersandiwara untuk mencari simpati, bukan tulus meminta maaf,” ujarnya.
Menurut dia, kalau serius ingin minta maaf kepada rakyat, seharusnya mencabut semua aturan yang memberatkan rakyat.
Baca Juga: PAN Apresiasi Permintaan Maaf Jokowi: Ini Bentuk Kenegarawanan, Beliau Akui Kekurangan dan Kesalahan
Ia mengimbau Presiden Jokowi menggunakan sisa waktu yang ada untuk memperbaiki kerusakan semua lembaga yang terkait demokrasi, penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup, dan distribusi keadilan-kesejahteraan.
“Jangan omon-omon saja. Batalkan itu usulan (menghidupkan kembali) DPA (Dewan Pertimbangan Agung), pasal-pasal yang berpotensi merusak tatanan dalam revisi UU TNI-Polri.”
“Kalau hal-hal itu dilakukan, baru kita belajar percaya kalau beliau serius minta maaf pada rakyat. Jujur saja, 5 tahun rezim Jokowi itu daya rusaknya terhadap hukum dan demokrasi melampaui 32 tahun kekuasaan Orde Baru,” ujarnya.
PAN: Itu adalah Bentuk Kenegarawanan
Adapun apresisasi disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno.
Baca Juga: PDIP soal Permintaan Maaf Jokowi ke Rakyat Indonesia: Jangan-Jangan Dia Sedang Bersandiwara
“Beliau mengakui bahwa sebagai seorang kepala negara, tetapi juga sebagai seorang manusia biasa tentu bisa berbuat kesalahan, ini adalah sebuah bentuk kenegarawanan beliau yang mengakui adanya kekeliruan, kekurangan ataupun kesalahan dalam 10 tahun pemerintahannya,” bebernya, Jumat.
Oleh sebab itu, PAN menghargai apa yang disampaikan Presiden Jokowi sekaligus berterima kasih atas pengabdiannya selama 10 tahun sebagai kepala negara.
“Tentu kami sebagai warga negara, sebagai partai politik, sebagai anggota masyarakat Indonesia, menghargai apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan mengucapkan juga dalam kesempatan ini terima kasih atas pengabdian beliau selama 10 tahun menjadi kepala negara di Republik Indonesia,” ucap Eddy.