Alasan Israel Tolak Proposal Gencatan Senjata yang Disetujui Hamas

KOMPAS.com - Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mulai menyerang dan menginvasi Kota Rafah, Palestina pada Senin (6/5/2024).

Serangan Israel ke Rafah dilakukan saat wakil Hamas, Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat berkumpul di Kairo untuk membahas gencatan senjata antara Hamas dan Israel, diberitakan Vox, Senin (6/5/2024).

Hamas dilaporkan menyetujui proposal gencatan senjata pada Senin kemarin. Namun, Israel justru menolak rencana tersebut dan melanjutkan serangan ke Rafah.

Sehari sebelum Hamas menyetujui proposal gencatan senjata, Minggu (5/5/2024), pasukan Israel menjatuhkan selebaran lewat udara untuk warga Rafah yang berisi perintah mengungsi.

Perintah tersebut menyebabkan banyak orang melarikan diri menuju Rafah bagian utara yang sudah rusak akibat perang selama hampir delapan bulan terakhir.

Lalu, apa alasan Israel menolak proposal gencatan senjata padahal telah disetujui Hamas?

Baca juga: Isi Perjanjian Gencatan Senjata yang Ditolak Israel

Alasan Israel tolak proposal gencatan senjata

Perwakilan kantor pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh mengumumkan kelompoknya menerima proposal gencatan senjata dengan Israel.

“Setelah Hamas menyetujui usulan para mediator untuk melakukan gencatan senjata, kini keputusan berada di tangan Israel, apakah mereka akan menyetujui perjanjian gencatan senjata atau menghalanginya,” kata pejabat Hamas, dikutip dari Business Standard, Selasa (7/5/2024).

Namun, pejabat Israel menyebut proposal dari Hamas tidak sesuai persyaratan yang sudah disetujui pihak Israel bersama Mesir selaku negara penengah. Mereka yakin ada klausul tambahan dalam proposal itu.

Klausul baru ini kabarnya berisi kepastian cara dan waktu perang Israel-Hamas yang tengah berlangsung akan berakhir.

Hamas dilaporkan menuntut perang segera berakhir. Sayangnya, Israel berulang kali menolak perang harus berakhir sebagai syarat kesepakatan pengembalian sandera dari Hamas.

Sebaliknya, Israel bersikeras akan melanjutkan pertempuran setelah kesepakatan itu selesai. Ini dilakukan untuk mencapai tujuannya, yakni mendapatkan sandera serta menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga pernah bersumpah proposal pembebasan sandera tidak menghentikan pasukan menghancurkan benteng terakhir Hamas di Kota Rafah.

Kabinet Perang Israel juga memutusan untuk melanjutkan operasi ke Rafah untuk memberikan tekanan militer terhadap Hamas.

Baca juga: Alasan Israel Alihkan Serangan dari Gaza ke Rafah, Kota Pertahanan Terakhir Warga Palestina

Mengancam karier Netanyahu

Para analis percaya Israel menolak gencatan senjata permanen dengan Hamas karena alasan lain termasuk melanjutkan perang di Palestina, diberitakan Al Jazeera, Selasa (7/5/2024).

“Israel ingin memiliki hak untuk melanjutkan operasi di Gaza, Jika Israel menyetujui kesepakatan gencatan senjata, maka akan melakukan gencatan senjata," kata analis International Crisis Group (ICG), Mairav Zonszein.

Serangan yang dilakukan Israel ke Rafah saat Hamas bernegosiasi gencatan senjata dianggap menunjukkan niatnya menghancurkan Gaza secara total.

Netanyahu menjanjikan kemenangan total Israel melawan Hamas. Mayoritas warga Yahudi Israel juga mendukung invasi ke Rafah. Karena itu, Israel berusaha memuaskan opini publik.

Pakar Israel-Palestina di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa (ECFR), Hugh Lovatt juga menilai proposal yang disetujui Hamas sulit diterima Israel karena publik akan menganggap pemerintah menyetujui keinginan lawan.

Para analis juga menyebut karier politik Netanyahu bergantung pada kelanjutan perang Gaza. Jika ada gencatan senjata permanen, koalisi pemerintahan akan runtuh, Netanyahu dipecat, dan memicu pemilihan umum.

Beberapa menterinya bahkan dilaporkan telah mengancam akan keluar dan meruntuhkan koalisi Netanyahu jika Israel menyetujui kesepakatan dan gencatan senjata.

Baca juga: Mengenal Rafah, Tempat Perlindungan Terakhir Warga Gaza yang Terancam Diserang Israel

Tindakan selanjutnya

Karena proposal gencatan senjata tidak disetujui, ini dapat memengaruhi kesepakatan pemulangan sandera antara Hamas dan Israel.

Perwakilan kantor Netanyahu mengungkapkan, Israel akan mengirim wakil untuk berbicara dengan negara-negara mediator terkait kemungkinan mencapai kesepakatan dengan syarat yang diterima Israel.

“Setiap keputusan akan dibawa ke kabinet perang. Tidak akan ada pertimbangan politik," ujar Menteri Kabinet Perang Benny Gantz, dilansir dari First Post, Selasa (7/5/2024).

Di sisi lain, negara mediator seperti AS, Mesir, dan Qatar sedang meninjau dan mendiskusikan tanggapan Hamas terhadap proposal gencatan senjata terbaru.

Mereka meyakini proposal gencatan senjata itu akan menjadi cara terbaik yang berhasil diterapkan sehingga sandera bebas dan bantuan kemanusiaan disalurkan.

Keputusan Netanyahu menolak kesepakatan tersebut mendorong anggota keluarga para sandera melakukan protes di Tel Aviv. Mereka meminta pemerintah menerima kesepakatan tersebut.