Alasan DPP PDIP sebut Jokowi tak Mungkin Gantikan Megawati Jadi Ketua Umum,Golkar Disentil

TRIBUNKALTIM.CO - Baru-baru ini muncul sejumlah isu terkait manuver Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden. 

Di antaranya terkait dengan parpol yang akan menjadi tempat Jokowi, sebelumnya diketahui hubungan Jokowi dengan PDIP, partainya sendiri kurang baik setelah Gibran menjadi cawapres Prabowo. 

Hingga muncul, Jokowi akan bergabung ke Golkar, bagaimana reaksi PDIP dan parpol lain pengusung Prabowo-Gibran.

Pasangan Prabowo Gibran diketahui diusung sejumlah parpol besar seperti Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat. 

Baca juga: Bambang Soesatyo Bersaing dengan 3 Menteri Jadi Ketua Umum Golkar, Kata Bamsoet soal Peluang Jokowi

Baca juga: Viral Politisi Nasdem sebut Jokowi Kuat karena Partai Politiknya Korup, Irma Suryani: harus Dibenahi

Baca juga: Jawaban Hasto Respons Kritik Irma yang Singgung PDIP, Politisi NasDem: Semua Bukan Salah Jokowi

Terkait nasib Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI, Ketua DPP PDIP, Sukur Nababan ikut buka suara. 

Ketua DPP PDIP ini menegaskan seharusnya Jokowi kembali lagi menjadi masyarakat biasa dan tidak melakukan cawe-cawe terhadap penerusnya sebagai Presiden.

Selain itu, ia juga mengungkapkan agar Jokowi tidak mengurusi persoalan terkait pemerintahan lagi lantaran hal tersebut sudah menjadi wewenang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"Kalau PDI Perjuangan, ya konsisten, setelah selesai (menjadi) presiden, balik jadi masyarakat, jangan cawe-cawe."

"Jadi biarkan yang menang jadi presiden, itu yang ngatur negara.

Kalaupun dimintai pendapatnya, kan ada Wantimpres," katanya dalam program Satu Meja The Forum yang ditayangkan di YouTube Kompas TV dikutip Kamis (14/3/2024).

Lalu, ketika ditanya apakah berarti Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri, Sukur menegaskan hal tersebut tidak mungkin terjadi.

Hal tersebut lantaran beragam peristiwa yang sudah terjadi antaran Jokowi dan PDIP saat ini.

Kendati demikian, Sukur tidak menjelaskan peristiwa apa yang dimaksud sehingga Jokowi tidak mungkin untuk menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati.

"Ya nggak mungkin lah. Kalau itu jauh sekali. Ya gak mungkin."

Baca juga: Surya Paloh Bahas Panggilan Jokowi dan Upaya Hak Angket dengan Anies - Cak Imin, Sepaham Sama PDIP?

"Tentu kan masyarakat tahu apa yang dialami PDI Perjuangan.

Tapi kan tidak perlu saya buka malam hari ini. Impossible thing," tegas Sukur.

Lebih lanjut, Sukur pun menanggapi isu terkait Jokowi yang bakal merapat ke Partai Golkar dan menjadi ketua umum.

Kemudian, dia justru menyindir putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah dua hari menjadi kader.

Menurutnya, hal semacam itu tidak mungkin terjadi di Partai Golkar lantaran memiliki kader-kader yang potensial untuk menjadi ketua umum.

"Pertanyaannya sebenarnya dengan isu-isu PSI ini adalah, apa memang di Golkar itu bisa memahami hal seperti itu, banyak kader-kader bagus di Golkar."

"Tiba-tiba belum punya KTA, masuk KTA, dua hari lalu menjadi ketua," tuturnya.

Seperti diketahui, isu bergabungnya Jokowi ke Golkar jelang masa jabatannya berakhir semakin santer terdengar.

Sebenarnya, kabar soal Jokowi merapat ke partai berlambang pohon beringin berawal ketika dirinya mengenakan dasi berwarna kuning ketika akan melakukan kunjungan kerja ke Tokyo pada 16 Desember 2023 lalu.

Padahal, biasanya, Jokowi lebih sering mengenakan dasi berwarna merah dalam lawatanya ke luar negeri.

Baca juga: Beda Sikap Jokowi Terhadap Bahlil dan Airlangga Menurut Pengamat, Siapa Didukung Jadi Ketum Golkar?

Di sisi lain, santernya kabar ini berhembus lantaran hubungan PDIP dan Jokowi yang dinilai kurang harmonis.

Kabar tersebut semakin santer berhembus ketika dirinya kerap dikait-kaitkan mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Kini hubungan PDIP dan Jokowi semakin diambang keretakan ketika partai berlambang banteng itu mengajukan hak angket ke DPR terkait dugaan pelanggaran pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Padahal, PDIP merupakan partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Bukan Urusan PDIP

Menurut Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno, kepindahan Presiden Jokowi ke partai mana pun bukanlah urusan partainya.

"Itu bukan urusan PDIP," kata Hendrawan kepada Tribunnews.com, Senin (11/3/2024).

Itu karena menurutnya keanggotaan partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri ini bersifat sukarela.

"Keanggotaan partai bersifat sukarela dan soal nurani. Tanyakan kepada Pak Jokowi," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menyebut kabar Jokowi bergabung ke Golkar hanyalah wacana yang berkembang di tengah dinamika politik.

Baca juga: Hasil Survei Kepuasaan Kinerja Jokowi, 79 Persen Basis PDIP Puas, Catatan Minor Bukan dari Basis PKS

Oleh sebab itu, saat ini publik tinggal menunggu bagaimana perkembangan dari wacana tersebut.

"Kalau untuk (itu) wacana Pak Jokowi ke Golkar, ya, ditunggu perkembangannya," ungkap Viva Yoga ketika dimintai tanggapannya, Selasa (12/3/2024).

Di sisi lain, ia seakan memberikan isyarat PAN membuka peluang untuk Presiden Jokowi bergabung.

Pasalnya, Viva Yoga menyebut saat ini PAN adalah Jokowi, begitu pun sebaliknya, dengan alasan keduanya sudah tergabung menjadi keluarga besar.

"Pak Jokowi sudah menjadi keluarga besar PAN. Makanya Pak Jokowi itu sudah PAN," ungkapnya.

Hanya saja, Viva Yoga enggan membeberkan secara detail maksud dari pernyataannya tersebut.

Golkar Sambut Baik

Kabar Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar sendiri disambut dengan baik oleh partai berlambang pohon beringin itu.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan partainya terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung, termasuk Jokowi.

"Sebagaimana posisi ketua umum kami, maka kita sebagai partai terbuka menerima siapa saja," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Meski begitu, ia enggan memberikan tanggapan lebih jauh mengenai isu merapatnya mantan Wali Kota Solo itu ke Partai Golkar.

Bamsoet hanya menyebut, keputusan itu berada di tangan Presiden Jokowi.

"Tanya Pak Jokowi lah," paparnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bahkan mengaku partainya sudah melakukan rapat dengan Presiden Jokowi.

Namun terkait apa pembahasan rapat tersebut, Airlangga enggan memberikan penjelasan.

"Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat," kata Airlangga, Senin, dilansir WartaKotalive.com.

Airlangga lantas mengungkap kedekatan Jokowi dengan Golkar yang terlihat dari iklan-iklan partai bersama Jokowi.

Airlangga juga menyebut, bahwa Partai Golkar dan Jokowi kini sudah beriringan.

"Karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi."

"Sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar," terangnya.

Baca juga: PDIP Jawab Status Jokowi dan Gibran di Partai, Usai Presiden Persilakan PDIP Ambil Barisan Oposisi

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Isu Jokowi Merapat ke Golkar, Politisi PDIP Enggan Ambil Pusing, PAN: Ditunggu Perkembangannya dan DPP PDIP: Jokowi Tidak Mungkin Gantikan Megawati Jadi Ketua Umum.