Ahmad Sahroni Sarankan Jokowi Pecat Pj Gubernur DKI Jakarta, Ini Respons Heru Budi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik mengenai program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyita perhatian banyak pihak. Bahkan, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni sampai menyarankan Presiden Joko Widodo memecat Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. 

Heru menanggapi dengan santai pernyataan Sahroni saat ditanya oleh wartawan. Ia hanya memberikan senyum menanggapi pertanyaan wartawan ketika dimintai tanggapan atas pernyataan Sahroni. Setelahnya, ia justru menyebutkan slogan DKI Jakarta. 

"Sukses Jakarta untuk Indonesia," kata Heru di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Heru Budi pun menegaskan, bahwa tidak ada pemotongan anggaran untuk program KJMU pada 2024. Pasalnya, saat ini Pemprov DKI Jakarta masih bisa membiayai para penerima manfaat KJMU. 

"Enggak ada (pemotongan anggaran). Artinya Pemda DKI masih bisa membiayai adek-adek ini kok," kata dia di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/3/2024) sore.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga tak memangkas kuota penerima KJMU. Menurut dia, pemberian KJMU tak didasarkan pada kuota, melainkan kelayakan penerima manfaat. 

"Enggak ada kuota-kuota," ujar Heru.    

Sebelumnya, Ahmad Sahroni mengatakan, langkah pemutusan KJMU di tengah jalan ini merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Menurut dia, kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta sama sekali tidak sejalan dengan spirit dan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang prorakyat, khususnya soal pendidikan. 

“Jadi, Pak Pj Heru sama saja telah merusak nama baik Pak Jokowi. Maka sebaiknya Pak Presiden segera pecat Pj Heru. Kebijakannya sudah banyak yang sangat ekstrem dan jelas merugikan masyarakat,” kata dia melalui keterangan tertulis, Kamis.

Sahroni juga meminta Pj Gubernur untuk tidak membuat kebijakan yang merenggut hak masyarakat kecil. Ia menilai, pencabutan KJMU itu membuat ketimpangan akses pendidikan semakin besar di Jakarta.

“Pertama itu kan memang hak mereka untuk menerima, mereka memang tidak mampu. Kedua, kalau diputus di tengah jalan seperti ini, mereka mau lanjut kuliah pakai apa? Jangan semau-maunya begitu, dzalim bapak (Pj Heru),” kata dia.