Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengatakan dia akan mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengunjungi negaranya dan menjamin surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Pengadilan Kriminal Internasional atau The International Criminal Court (ICC) terhadap Netanyahu tidak akan dipatuhi.
Sebagai informasi, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat untuk Netanyahu dan eks Menteri pertahanan Israel Yoav Gallant serta seorang pemimpin Hamas, Ibrahim Al-Masri, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam serangan Israel ke Palestina.
Orban, yang negaranya tengah memegang jabatan presiden bergilir Uni Eropa selama enam bulan, mengatakan kepada radio pemerintah bahwa surat perintah penangkapan ICC itu salah dan mengatakan pemimpin Israel itu akan dapat melakukan negosiasi di Hungaria dengan keamanan yang memadai.
Baca Juga : ICC Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Terhadap Netanyahu
“Hari ini saya akan mengundang Perdana Menteri Israel, Tn. Netanyahu, untuk berkunjung ke Hungaria dan dalam undangan itu saya akan menjamin kepadanya bahwa jika dia datang, putusan ICC tidak akan berlaku di Hongaria, dan kami tidak akan mengikuti isinya,” kata Orban dikutip dari Reuters, Jumat (22/11/2024).
Sejak Orban dan partai nasionalisnya, Fidesz, meraih kekuasaan pada tahun 2010, dia dan Netanyahu telah menjalin hubungan politik yang erat. Netanyahu mengunjungi Budapest pada tahun 2017.
Baca Juga : : Netanyahu Akui Israel Ledakkan Pager di Lebanon untuk Serang Hizbullah
Para pemimpin Israel dan Gedung Putih telah mengecam keras keputusan ICC, sementara kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan surat perintah itu tidak bersifat politis dan bahwa semua negara anggota Uni Eropa harus menghormati dan melaksanakan keputusan pengadilan tersebut.
Di dalam Uni Eropa, Hungaria dan Republik Ceko telah menjadi pendukung kuat Israel, sementara negara-negara seperti Spanyol dan Irlandia menekankan dukungan mereka terhadap Palestina.
Kementerian Luar Negeri Ceko, menanggapi keputusan ICC, mengatakan Praha akan menghormati kewajiban hukum internasionalnya.
Namun demikian, Perdana Menteri Ceko Petr Fiala menyebut keputusan ICC tidak menguntungkan. Melalui media sosial X, dia mengatakan langkah itu melemahkan otoritasnya dalam kasus lain ketika menyamakan perwakilan terpilih dari negara demokratis dengan para pemimpin organisasi teroris Islam.