JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, merespons kabar mengenai kabar penundaan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN).
Menurut Airlangga, sebaiknya publik menunggu kepastian pengumuman nomenklatur kabinet oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Tunggu pengumuman besok. Tunggu pengumuman kabinet,” ujar Airlangga usai menghadiri jamuan makan siang bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/10/2024).
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memilih untuk tidak memberikan jawaban ketika ditanya tentang kebenaran pembatalan pembentukan BPN.
Baca juga: Wacana Pembentukan Badan Penerimaan Negara, Sri Mulyani: Kemenkeu Masih Satu…
Ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada wartawan yang bertanya.
Baik Airlangga Hartarto maupun Sri Mulyani dikabarkan akan kembali menjabat di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa ia diminta untuk melanjutkan posisinya sebagai Menkeu, sedangkan Airlangga menyatakan bahwa ia diminta untuk membantu di bidang ekonomi.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menilai pembentukan BPN tidak akan terwujud.
Menurut dia, akan ada wakil menteri yang ditugaskan untuk menangani penerimaan negara.
“Ya saya kira dengan ada wakil menteri yang memang untuk ditugaskan dalam penerimaan negara, saya kira masih akan tetap begitu (tetap hanya Kemenkeu),” ujar Suharso di Istana Kepresidenan, Jumat.
“Saya kira begitu (BPN tidak akan dibentuk),” lanjutnya.
Ketika ditanya apakah Bappenas telah diajak berbicara mengenai rencana BPN, Suharso menyarankan wartawan untuk bertanya langsung kepada Kepala Bappenas selanjutnya.
Baca juga: Chatib Basri Prediksi Badan Penerimaan Negara Belum Akan Dibentuk dalam Waktu Dekat
Sri Mulyani Pastikan Kemenkeu Tetap Utuh
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani memastikan bahwa Kementerian Keuangan tidak akan dipecah dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan setelah pertemuannya dengan Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024).
“Pak Prabowo bicara tentang Kementerian Keuangan sebagai satu kementerian,” ungkap Sri Mulyani.
Dengan pernyataan tersebut, rencana Prabowo untuk membentuk BPN dari pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu dipastikan batal.
“Enggak, enggak ada,” kata Sri Mulyani saat ditanya media mengenai pemisahan BPN.
“Enggak, enggak ada,” tegasnya.
Rencana pemecahan DJP dan DJBC menjadi BPN pertama kali diungkapkan oleh wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka saat Debat Cawapres 2024 di Jakarta pada 22 Desember 2023.
Gibran menyatakan bahwa DJP dan Bea Cukai akan dilebur menjadi satu badan untuk fokus pada penerimaan negara.
“Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran,” kata Gibran saat itu.
Melalui pembentukan BPN, pasangan calon presiden terpilih tersebut menargetkan peningkatan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 23 persen, dari saat ini yang masih berada di kisaran 10 persen.
Rencana ini juga tercantum dalam dokumen visi-misi Prabowo – Gibran di Pemilu 2024.
Baca juga: Menko Airlangga: Pembentukan Badan Penerimaan Negara Belum Dibahas