Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, memastikan utang pemerintahan Prabowo Subianto tidak bakal naik drastis, melainkan dilakukan secara bertahap alias gradual.
“Pak Prabowo tidak akan menaikkan, dia tidak akan tambahkan utang nasional kita secara mendadak. Tidak secara drastis,” tegasnya saat Diskusi Ekonomi Kadin Indonesia, Senin (7/10).
Hashim menegaskan bahwa kenaikan utang di pemerintahan Prabowo-Gibran akan dilakukan secara bertahap dan tidak melampaui regulasi.
Dia juga memastikan tidak akan ada perubahan atau revisi UU Keuangan Negara yang menjadi dasar kebijakan penarikan utang pemerintah.
“Gradual, perlahan-lahan. Ya batasnya ada. Tidak (ada revisi UU Keuangan Negara), tegas tidak,” ucapnya.
Adik Prabowo itu mengapresiasi kinerja pemerintahan Presiden Jokowi, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menjaga rasio utang nasional di bawah 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Pasalnya, jika merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur soal utang negara, disebutkan rasio utang tidak boleh melebihi 60 persen dari PDB.
“Ini prestasi dari Pak Jokowi, prestasi dari Ibu Sri Mulyani, bahwa utang nasional kita sangat rendah. Sangat rendah. Tidak sampai 40 persen dari GDP. Ini prestasi luar biasa,” tutur Hashim.
Dirinya membandingkan rasio utang negara tetangga yang jauh lebih besar, misalnya Malaysia 61 persen dari PDB, Filipina 57 persen dari PDB, serta Thailand 54 persen dari PDB. Dengan begitu, menurutnya, Indonesia termasuk dalam kategori under leveraged.
“Ini adalah kesempatan kita karena kita dianggap under leveraged. Kita semua, pengusaha kan tahu, ini under leveraged. Tapi memang dibatasi oleh undang-undang 60 persen, kita tidak sampai 40 persen,” jelas dia.
Dia pun menekankan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan menjaga pengelolaan keuangan negara dengan prudent dan transparan, namun tetap agresif sedikit untuk memenuhi anggaran program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis.
“So, tidak benar bahwa kita akan tambahkan utang nasional secara mendadak. Itu nanti gradual. Secara pelan-pelan mungkin selama 5 tahun, 10 tahun kita tetap prudent,” ujar Hashim.
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal menarik utang baru senilai Rp 775,9 triliun di tahun 2025 untuk membiayai sejumlah program di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.
Dalam buku tersebut, pembiayaan utang akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman senilai Rp 133,3 triliun dan penerbitan SBN senilai Rp 642,6 triliun.
Secara rinci, pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri senilai Rp 5,2 triliun dan pinjaman luar negeri mencapai Rp 128,1 triliun. Instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan atau proyek prioritas pemerintah.
Sementara itu, pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara.
Berdasarkan catatan kumparan, total pembiayaan utang tahun depan melonjak hingga Rp 222,8 triliun dari outlook pembiayaan utang tahun ini sebesar Rp 553,1 triliun.
Pemerintah mengatakan pengelolaan utang tahun depan diarahkan sebagai sarana untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Pemerintah memandang utang tidak hanya sebagai instrumen untuk menutupi kebutuhan APBN, namun juga sebagai policy enabler untuk terciptanya pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien.