Jokowi Warisi Utang Rp8502 Triliun,Warga Diprediksi Bakal Ditarik Banyak Pungutan andamp Bertambah
TRIBUNJATIM.COM – Presiden Joko Widodo mewarisi utang Rp8502 triliun kepada negara.
Utang-utang pembangunan infrastruktur Jokowi akan mulai terasa di awal kepemimpinan Prabowo Subianto.
Ekonom pun menyebut, warga diprediksi bakal ditarik banyak pungutan dan akan bertambah di tahun 2025 mendatang.
Baca juga: 7 Fakta Apa Itu Fufufafa yang Diisukan Bikin Hubungan Prabowo-Jokowi Retak, Berkaitan dengan Gibran
Hal ini lantaran utang pemerintah tercatat terus bertambah setiap bulannya.
Penambahan utang ini seiring dengan kebutuhan pemerintah menambal defisit dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), per 31 Juli 2024, jumlah utang pemerintah telah menyentuh Rp8.502,69 triliun, setara 38,68 persen dari produk domestik bruto (PDB) RI.
Dengan perkembangan tersebut, selama dua periode kepemimpinan Jokowi, utang pemerintah bertambah sekitar Rp5.894 triliun dalam kurun waktu hampir 10 tahun.
Jika dibandingkan dengan posisi sebelum rezim Jokowi, utang pemerintah melonjak sekitar 225 persen, atau naik lebih dari tiga kali lipat.
Besarnya beban warisan utang tercermin dari pagu anggaran belanja untuk membayar bunga utang dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025 yang mencapai Rp552,9 triliun.
Angka ini meningkat sekitar 10,8 persen dari outlook pembayaran bunga utang pemerintah tahun ini sebesar Rp499 triliun.
Bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2020 (Rp314,1 triliun), pagu belanja bunga utang pemerintah melonjak lebih dari Rp200 triliun.
Ekonom sekaligus Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo mengakui bahwa utang-utang pembangunan infrastruktur Presiden Joko Widodo akan mulai terasa di awal kepemimpinan Prabowo Subianto.
Secara khusus, ia menyoroti sejumlah utang pembangunan yang diambil Jokowi pada 2015 dan akan jatuh tempo dalam kurun 10 tahun.
“Dibuat tahun 2015, nanti kerasa. Ketika di dalam pemerintahan Pak Jokowi kan kita ada menggenjot pembangunan infrastruktur, tapi negara alih-alih mencari dana dari, maaf, dari sumber penerimaan, nyarinya dari utang kan,” kata Dradjad dalam program GASPOL! Kompas.com, Kamis (19/9/2024).
Jatuh temponya sejumlah utang negara ini berpotensi memperbanyak pungutan yang ditarik oleh negara dari rakyatnya.
Menambah pungutan dari warga ini dianggap sebagai cara instan untuk mendapatkan uang besar dalam waktu singkat guna melunasi utang-utang tersebut.
“Nanti 2025 kita bayar ya, yang jatuh temponya 10 tahun. Makanya itu di tahun 2025, ketika kita saatnya bayar utang, ya negara harus narikin (pungutan).”
“Narikinnya dari mana? Ya PPN (pajak pertambahan nilai) mau dinaikkan 12 persen, BPJS, kemudian dana pensiun dikumpulkan, segala macam,” jelas Dradjad.
“Yang ujungnya kita semua memang harus ikut menanggung,” tambahnya, seperti dilansir dari Kompas.com.
Baca juga: Foto Bareng Jokowi di Warteg, Pasangan Kekasih Ngaku Dapat Tawaran dari Presiden: Beneran Engga Si
Yang menjadi persoalan adalah, saat ini, kelas menengah Indonesia sedang sesak napas.
Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya, mencatat penurunan kelas menengah secara signifikan sejak 2019.
Situasi ini menyebabkan lesunya daya beli kelas menengah yang konsumsinya selama ini menopang roda perekonomian.
Terlebih, kenaikan upah para pegawai juga tak selaras dengan tingkat inflasi dan kenaikan harga.
Selain utang-utang yang ditarik Presiden Jokowi, Dradjad pun menyoroti bahwa fiskal Indonesia masih terdampak dari pengelolaan utang maupun aset negara yang kurang berhati-hati sejak puluhan tahun lalu.
“Aset-aset negara eks BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dulu, bebannya kita rasakan sampai 30 tahun.”
“Negara itu sama dengan kita. Kita ketika berutang, gampang. Tapi ketika membayar, kita kan jadi pusing,” ujar Dradjad.
Di sisi lain, Jokowi menyebut dirinya akan pulang ke Solo, Jawa Tengah (Jateng), setelah selesai menjabat Presiden.
Presiden Jokowi memberikan komentar tersebut setelah diisukan akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
“Saya mau pulang ke Solo,” kata Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis, (12/9/2024).
Presiden Jokowi menegaskan akan pulang ke Solo setelah masa kepemimpinannya habis pada 20 Oktober 2024.
“Pulang ke Solo tanggal 20 nanti pulang ke Solo,” katanya.
Baca juga: Fakta Paspampres Pukul Warga Foto Bareng Jokowi, Istana Bantah Tak Lakukan, Sosok Pelaku Terkuak
Diketahui sebelumnya, Ketua Umum Relawan Projo yang juga Menkominfo, Budi Arie Setiadi menyebut jika Presiden Jokowi layak untuk menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) usai tidak lagi menjabat Presiden.
Sebab, menurut Budi, Jokowi masih berusia muda.
Menurut dia, Jokowi masih bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara.
“Layak dong, beliau (Jokowi) masih terlalu muda untuk pensiun. Masih muda, umur 63,” kata Budi Arie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).