JAKARTA, KOMPAS.com – Cara berbagai pemerintah daerah (Pemda) dalam merancang dan menggelontorkan anggaran dianggap belum efisien dan kurang berorientasi buat memecahkan persoalan rakyat.
Hal itu disinggung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemda dalam Pemberantasan Korupsi’ yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin, 8 Juli 2024 lalu.
Tito mengatakan, berbagai Pemda kerap tidak tepat sasaran saat merumuskan anggaran dan melaksanakan program.
Dia mencontohkan ada sebuah Pemda yang menghabiskan anggaran 3 kali lipat buat persiapan dibanding dana disiapkan buat mewujudkan program.
Baca juga: Mendagri Akui Sebagian Kantor dan Gudang KPU-Bawaslu di Sumatera Berstatus Pinjam dan Sewa
“Misalnya, program intinya dianggarkan Rp 5 miliar, program studi bandingnya Rp 2 sampai Rp 3 miliar, rapatnya Rp 3 miliar, perjalanan dinasnya Rp 10 miliar,” kata Tito.
“Jadi, lebih banyak persiapan-persiapan penguatannya, ketimbang program yang bermanfaat untuk rakyat. Ini kerawanannya juga,” sambung Tito.
Tito menilai Pemda sudah harus meninggalkan pola seperti itu supaya penggunaan anggaran efisien dan tepat sasaran, serta minim penyimpangan.
Tito juga kecewa karena banyak Pemda justru mengalokasikan sebagian besar anggaran buat membayar gaji serta belanja kebutuhan pegawai ketimbang buat mewujudkan program.
Baca juga: Mendagri Soroti Banyak Daerah di Sumatera yang Belum Cairkan Anggaran Pilkada
“Belanja yang kita lihat kerawanan tertinggi, tidak efisien dalam menyusun postur anggaran belanja. Belanja habis untuk belanja pegawai. Gaji dan tambahan penghasilan lainnya,” papar Tito.