YERUSALEM, KOMPAS.TV – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sengaja menghalangi negosiasi gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas.
Hal itu dilaporkan media Israel, KAN, pada Rabu (21/8/2024) yang mengutip sumber yang mengetahui detail perundingan dengan Hamas.
Sumber yang dikutip KAN mengatakan Netanyahu “terus-menerus mengajukan tuntutan baru dengan tujuan menghalangi negosiasi.”
Sumber tersebut merujuk pada keengganan Netanyahu mundur dari Koridor Philadelphi di perbatasan Gaza-Mesir dan Poros Netzarim yang membelah Jalur Gaza menjadi dua.
Dia mengatakan, dengan sikap keras kepala Netanyahu terhadap isu-isu itu, dialah yang bertanggung jawab atas kebuntuan yang terjadi saat ini.
Baca Juga: Blinken Akhiri Kunjungan ke Timur Tengah tanpa Gencatan Senjata Israel-Hamas
Pada Selasa (20/8/2024), KAN mengutip sumber dari tim negosiasi Israel yang menuduh Netanyahu berusaha “menghancurkan” pembicaraan dan menghalangi tercapainya kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas.
“Israel tidak akan, dalam keadaan apa pun, meninggalkan Koridor Philadelphi dan Poros Netzarim meskipun berada di bawah tekanan besar untuk melakukannya,” kata Netanyahu, Selasa, saat bertemu dengan keluarga warga Israel yang ditahan di Gaza, dikutip harian Israel, Maariv.
“Ini adalah prinsip strategis, baik dari segi militer maupun politik,” tambahnya.
Pernyataannya muncul beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan Netanyahu telah menyetujui proposal gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang diajukan oleh Washington.
Baca Juga: Hamas Bantah Pernyataan Joe Biden: Kesepakatan Gencatan Senjata Hampir Tercapai adalah Ilusi
Penetapan Syarat Baru
Pembicaraan gencatan senjata Gaza di Qatar selesai pada Jumat (16/8/2024), di mana AS mengajukan “proposal yang mempersempit kesenjangan” antara Israel dan Hamas, yang konsisten dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Biden pada 31 Mei.
Pada Mei lalu, Biden mengatakan Israel mengajukan kesepakatan tiga tahap yang akan mengakhiri permusuhan di Gaza dan mengamankan pembebasan tahanan yang ditahan di wilayah pesisir tersebut.
Rencana itu mencakup gencatan senjata, pertukaran tahanan, dan rekonstruksi Gaza.
Namun, Hamas pada Minggu (18/8/2024) menuduh Netanyahu menetapkan syarat baru dalam proposal gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang diajukan selama pembicaraan di Doha.
“Proposal baru ini memenuhi syarat-syarat Netanyahu dan sejalan dengan keinginannya, terutama penolakannya terhadap gencatan senjata permanen, penarikan total dari Jalur Gaza, serta penekanannya untuk melanjutkan pendudukan di Persimpangan Netzarim, perbatasan Rafah, dan Koridor Philadelphi,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.
“Dia juga menetapkan syarat baru dalam file pertukaran tahanan dan menarik diri dari persyaratan lainnya, yang menghambat penyelesaian kesepakatan,” tambahnya.
Baca Juga: Israel Ancam PBB, Dubesnya Ungkap Markas di New York Harus Dihapus dari Muka Bumi
Selama berbulan-bulan, AS, Qatar, dan Mesir jungkir balik berupaya mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk memastikan pertukaran tahanan dan gencatan senjata serta memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.
Namun, upaya mediasi terhenti karena penolakan Netanyahu untuk memenuhi tuntutan Hamas agar perang dihentikan.
Israel terus melanjutkan serangan brutalnya di Jalur Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.
Konflik ini telah menewaskan sedikitnya 40.170 warga sipil Palestina, kebanyakan wanita dan anak-anak, serta lebih dari 92.740 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.
Blokade Israel terhadap Gaza yang terus berlangsung, telah menyebabkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang parah, menyebabkan sebagian besar wilayah yang terkurung sejak 2007 itu dalam keadaan porak-poranda.
Israel menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), yang memerintahkan penghentian operasi militer di kota Rafah di bagian selatan, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan sebelum daerah tersebut diserbu Israel pada 6 Mei lalu.