Erick Thohir: Lakukan Investigasi terhadap Pegawai Telkom yang Diduga jadi Penyebab Ganguan Server PDN

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mendorong dilakukannya investigasi di PT Telkom perihal indikasi penyebab serangan siber ransomware di server Pusat Data Nasional (PDN) Sementara.

“Kalau ada yang tak kompeten ya copot, termasuk yang tadi ada indikasi kalau pegawai PT Telkom itu saya mendorong investigasi, audit,” katanya di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Selain itu, ia juga menanggapi dampak fenomena serangan siber ransomware hingga Dirjen Aplikasi Informatika atau Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengundurkan diri dari jabatannya.

“Kemarin juga sudah mundur Dirjen-nya dari Kominfo. Saya dukung kebijakan Pak Hadi (Menkopolhukam) dalam mengoreksi pihak tak berkompeten. Itu sesuai arahan presiden,” kata Erick.

Sebelumnya, dalam rapat di Komisi I DPR, Meutya Hafid selaku ketua mengaku mendapatkan informasi adanya kelalaian dari pegawai PT Telkom yang mengakibatkan sistem PDNS di Surabaya diretas.

Dalam rapat, Kemenkominfo dan BSSN dituntut untuk menyampaikan penjelasan mengenai serangan PDN yang membuat layanan publik lumpuh.

Sementara Direktur Network & IT Solution Telkom Group, Herlan Wijanarko mengatakan masih menunggu hasil audit forensik dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Meutya Hafid meminta Kemenkominfo dan BSSN untuk membentuk satuan tugas (satgas) nasional perlindungan keamanan siber PDN guna mencegah serangan siber di masa depan. Satgas tersebut nantinya bertanggung jawab atas perlindungan keamanan siber PDN.

Dia menyebutkan, dalam menjalankan fungsinya, satgas tersebut melakukan pembaruan sistem perangkat lunak secara berkala, mengadopsi teknologi keamanan siber terkini, menerapkan pendekatan proaktif dan berlapis dalam meningkatkan sistem keamanan siber, serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap protokol keamanan yang ada.

Komisi I DPR RI juga meminta Kominfo dan BSSN membentuk crisis center terpadu yang berfungsi sebagai pusat bantuan (helpdesk) dan memberikan informasi berkala mengenai perkembangan penanganan dan pemulihan sistem pelayanan publik yang terdampak serangan ransomware. “Jadi publik harus selalu terinformasikan,” ucap Meutya.

Pilihan Editor: BTN Pastikan Batal Mengakuisisi Bank Muamalat