PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo angkat bicara soal aturan tidak tertulis yang membuat 18 anggota Paskibraka melepas jilbab saat dikukuhkan oleh Presiden pada Selasa (13/8/2024).
Jokowi bilang, Indonesia adalah negara besar dengan suku dan adat istiadat yang berbeda-beda. Oleh karenanya, semua pihak harusnya menghormati perbedaan.
“Kita harus menghormati keberagaman, kita harus menghormati kebhinnekaan. Karena negara-negara besar, sukunya berbeda, rasnya berbeda, agamanya berbeda,” kata Jokowi usai upacara penurunan bendera di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024).
Jokowi mengatakan, perbedaan adalah anugerah yang patut disyukuri bersama oleh warga Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar.
“Keberagaman itu adalah sesuatu kekayaan yang harus kita syukuri untuk persatuan, bukan untuk perbedaan,” jelasnya.
Baca juga: Jelang Upacara HUT RI di IKN, Anggota Paskibraka Perempuan Tampak Gunakan Jilbab
Jokowi melalui Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebelumnya juga menyampaikan pesan untuk menghormati keyakinan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang akan bertugas pada upacara kemerdekaan HUT ke-79 RI.
“Kalau dari Pak Presiden adalah bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta, saya pikir itu yang perlu dipikirkan,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).
Sebelumnya diberitakan, pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyayangkan adanya 18 calon paskibraka putri tingkat nasional yang lepas jilbab saat pengukuhan di IKN pada Selasa kemarin.
Ketua Umum (Ketum) PPI Gousta Feriza meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selaku pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka memberikan klarifikasi.
“Tentunya BPIP selaku Pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka bersedia mengevaluasi semua kebijakan dan keputusan-keputusannya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila,” kata Gousta dalam konferensi pers di Kantor PPI, Jakarta, Rabu.
Menurut Gousta, kejadian ini sudah menimbulkan gejolak di berbagai daerah. Oleh karenanya, PPI Pusat memberikan sikap menolak tegas kebijakan yang melarang Paskibraka putri mengenakan jilbab.
Terbaru, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi meminta maaf soal adanya peristiwa tersebut. Yudian juga mengapresiasi seluruh atensi masyarakat soal pemberitaan tentang jilbab tersebut.
“BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang tersebut,” ujar Yudian dilansir siaran pers BPIP pada Selasa.
Baca juga: Soal Polemik Pelepasan Jilbab Paskibraka, Menag: Hijab Itu Hak, Kita Harus Hormati