Bisnis.com, JAKARTA – Proyek mercusuar Presiden Joko Widodo (Jokowi) pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus berpolemik menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia.
Usai riuh soal minimnya investor yang merapat ke IKN, Jokowi kembali menghebohkan publik dengan mengumumkan pembatalan pemindahan kantor kepresidenan dari Jakarta pada bulan ini. Alasannya adalah infrastruktur kantor kepresidenan yang belum siap.
“Sudah [terima laporan] dari [Menteri] PUPR, tetapi [kantor Presiden] belum [siap],” katanya di Jakarta, Minggu (8/7/2024).
Baca Juga : Genjot Investasi IKN, Bos Otorita Gelar Pertemuan dengan Investor
Presiden ke-7 RI itu sebelumnya dikabarkan mulai berkantor di IKN pada Juli 2024 atau tepatnya sebulan menjelang Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI.
Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku bakal mempercepat penyiapan sarana dan prasarana kantor presiden di IKN.
Baca Juga : : Penampakan Lapangan Upacara di IKN Jelang 17 Agustus 2024
“Kami siapkan prasarananya, kalau beliau ke sana kita siapkan dulu. Insyaallah [sudah siap kantornya],” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Target Meleset
Salah satu momen penting dalam pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara adalah berdirinya Istana Garuda yakni Kantor Kepresidenan.
Baca Juga : : Target Infrastruktur Meleset, Jokowi Batal Ngantor di IKN Bulan Ini
Jika berjalan sesuai rencana, pembangunan Istana Garuda rampung pada bulan ini atau Juli 2024. Namun, target tersebut meleset beberapa bulan, tepatnya menjadi Oktober pada tahun yang sama.
Pergeseran target tersebut ternyata berimbas pada penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Titik Nol Nusantara berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan
Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa Keppres tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahannya jika progres pembangunan IKN terakselerasi. Namun, tak menutup kemungkinan pula akan diterbitkan pada pemerintahan selanjutnya.
“Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan,” katanya kepada wartawan
Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin memaksakan penerbitan aturan apabila memang IKN belum siap untuk menjadi Ibu Kota.
Oleh sebab itu, dia mengaku akan melihat terlebih dahulu progres dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut.
“Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat,” tandas Jokowi.
Rencana Upacara Kemerdekaan di IKN Jalan Terus
Meskipun target pembangunan Istana Garuda molor, Jokowi tetap berupaya menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN. Adapun, tahun ini adalah kali terakhir Jokowi sebagai presiden menjadi Inspektur Upacara di sana.
“Ini untuk pertama kalinya Upacara Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia ini akan dilaksanakan di IKN tahun 2024 ini. Saya melihat upacara ini akan menjadi perhatian seluruh masyarakat kita, termasuk juga akan menjadi spotlight dunia,” ujarnya sebagai pengantar Rapat Terbatas Terkait Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI, Senin (10/6/2024).
Jokowi tak menampik adanya keterbatasan infrastruktur di IKN, mulai dari transportasi hingga lokasi acara. Namun, dia meminta agar Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI ini disiapkan dengan format yang dirancang dengan detail dan tepat.
“Jangan sampai nanti ada ketidaksiapan yang justru akan menjadi sesuatu yang enggak baik bagi IKN,” pungkasnya.
Untuk merealisasikan hal itu, Menteri Basuki bakal bertolak ke IKN pada 18 Juli 2024 untuk mengecek progres pembangunan. Khususnya, terkait dengan kesiapan distribusi air minum jelang penyelenggaraan upacara.
Kementerian PUPR menargetkan bahwa distribusi air bersih di IKN dapat mulai dilakukan pada 15 Juli 2024. Proses distribusi air bersih di IKN itu sedikit mengalami perlambatan dari target awal yang ditetapkan untuk commissioning Juni 2024.
Basuki menjelaskan, tingginya curah hujan di wilayah Penajam Paser Utara menjadi hal yang cukup menghambat realisasi tersebut.
“Kira-kira tanggal 18 Juli saya ke sana, mau mengecek air minum. Air minumnya kalau sudah bisa Insya Allah [Presiden bisa pindah]. Karena hujan terus di sana, tiap hari kan saya monitor,” tandas Basuki.
Dilansir dari Antara, Kementerian PUPR melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN mengungkapkan bahwa Jalan Tol Akses IKN dapat dimanfaatkan untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI.
Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa/aa.
“Bisa fungsional untuk upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus,” ujar Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga di Jakarta, Jumat (5/7/2024).
Danis menambahkan bahwa progres pembangunan proyek Jalan Tol Akses IKN tersebut telah mencapai sekitar 90 persen dan telah dilakukan pengaspalan.
“Tol sudah, yang kita fokuskan Tol IKN itu yakni Segmen 3A, 3B, dan 5A. Progresnya sudah bagus dan sudah diaspal,” katanya.
Sebagai informasi, Jalan tol IKN dapat mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang semula apabila melewati Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) dan Lintas Sepaku membutuhkan waktu sekitar 2 jam 15 menit dengan jarak 95 km, menjadi hanya sekitar 45 menit dengan jarak 57 km.
Jaringan jalan tol ini menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Penajam Paser Utara, utamanya melintasi jalan Tol IKN dan Jembatan Pulau Balang. Kementerian PUPR menargetkan jalan tol menuju IKN di Kalimantan Timur tahap 1 selesai pada Juli.