JAKARTA, KOMPAS.com – Polisi menembakkan water cannon usai massa aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) membakar ban dan spanduk di barisan kawat pembatas depan dinding beton yang menutup Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).
Berdasarkan pantauan pukul 18.37 WIB, massa membakar sebuah roda ban beserta kardus dan spanduk yang mereka bawa saat aksi.
Tidak lama kemudian, api berkobar besar dan membakar sebagian dinding kawat persis di depan barisan polisi.
Baca juga: Tuntutan Massa BEM SI yang Demo di Patung Kuda, Minta Jokowi Berhenti Cawe-cawe di Pilkada
Saat itu, polisi telah memberikan peringatan kedua kepada massa. Pasalnya, waktu untuk berdemonstrasi seharusnya selesai pukul 18.00 WIB.
Namun, massa masih enggan beranjak. Mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo menemui mereka langsung di lokasi aksi.
Setelah api berkobar hebat, tidak lama kemudian, tim pemadam dari polisi pun memadamkan api. Tidak lama berselang, sekitar pukul 18.41 WIB, water cannon maju dan memadamkan kobaran api.
Tak cukup sampai di sana, polisi juga menyemprotkan air ke arah massa yang bertahan di balik dinding beton.
Massa sempat terpukul mundur, tetapi beberapa dari mereka bertahan dan mengkomando agar mahasiswa kembali merapatkan barisan.
Sebagian mahasiswa pun kembali maju ke depan dinding beton dan membentuk barikade.
Baca juga: Massa Aliansi BEM SI Robohkan Dinding Beton Pembatas untuk Temui Jokowi
“Jangan halangi kami untuk menyerahkan kajian yang telah kami buat,” ujar salah satu orator dari atas mobil komando yang terparkir di samping Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat.
Diketahui, massa membawa 12 tuntutan dalam aksi unjuk rasa mengkritik 10 tahun pemerintahan Jokowi.
Koordinator pusat BEM SI, Herianto mengatakan, mahasiswa turun ke jalan untuk mengadili Jokowi atas sejumlah kebijakan dan tindakannya yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
“Kami menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024,” ujar Herianto saat ditemui di tengah aksi di samping Patung Arjuna Wijaya.
Tuntutan kedua, mahasiswa menolak kembalinya dwifungsi TNI dan Polri. Kemudian, massa juga mendesak agar pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.
“Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan tindak tegas pelaku represifitas kepolisian. Lalu, tuntaskan konflik agraria dan wujudkan reforma agraria sejati,” lanjut mahasiswa Universitas Mataram ini.
Baca juga: Massa Aliansi BEM SI Tiba di Patung Kuda, Langsung Orasi Kritik Jokowi
Massa juga mendesak pemerintah untuk mencabut PP Nomor 25 Tahun 2024 dan mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel.
Pemerintah juga dituntut untuk mengatasi limbah industri dan memperhatikan AMDAL dalam pembangunan proyek.
“Menuntut pemerintah untuk meningkatkan fasilitas, pelayanan dan sistem kesehatan,” imbuh Heri.
Massa mendesak agar pemerintah segera mencabut UU Tapera dan revisi kembali sejumlah pasal-pasal yang bermasalah.
Kemudian, massa juga menuntut agar pemerintah dapat mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia.
“Wujudkan wacana pendidikan gratis di Indonesia. Terakhir, cabut dan revisi Permendikbud no.2 tahun 2024 untuk dikasih kembali substansi materialnya,” tutup Heri.
Massa menuntut agar mereka bisa bertemu Presiden Jokowi atau siapa pun dari pihak Istana. Mereka mendesak agar dapat diterima langsung oleh pemerintah.