jpnn.com – BANDUNG – Kabar mengejutkan dari jenama lokal asal Kota Bandung, Matoa, yang memutuskan berhenti produksi setelah 12 tahun beroperasi.
Pelopor jam tangan kayu di Indonesia itu harus kalah bersaing dengan produk serupa dari China yang menawarkan harga lebih terjangkau.
Informasi penghentian produksi jam tangan tersebut diumumkan secara resmi melalui akun Instagram Matoa pada Kamis (23/1).
Founder Matoa Lucky Danna Aria mengatakan, gempuran produk China sudah terjadi sejak 2019. Badai kian menerpa bisnisnya saat pandemi Covid-19 setahun kemudian.
“Sebetulnya sudah sejak 2019 sulitnya, susah karena sudah mulai menurun daya belinya. Karena free trade dibuka, sejak itu sudah terasa, tetapi kami masih mencoba survive sampai kemudian 2020 ada Covid,” kata Lucky saat ditemui di Kota Bandung, Jumat (24/1).
Lucky menuturkan, perdagangan bebas yang dibuka pemerintah memudahkan produk impor masuk ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah.
Sementara itu, dalam pembuatan sebuah jam tangan kayu, Matoa menggunakan bahan baku premium yang nilai jualnya cukup tinggi.
Satu buah jam tangan Matoa dibanderol kisaran Rp 1,2 juta sampai Rp1,5 juta, sedangkan produk impor hanya ratusan ribu rupiah saja.
“Orang Indonesia yang penting harga murah dahulu. Jadi, dari 2019-2022 makin parah, makin turun. Untuk naik penjualan itu harus keluar biaya promosi yang berlipat-lipat, jadinya malah rugi, penjualan naik, tetapi biaya operasional naik juga,” ujarnya.
Karena tak mampu lagi memproduksi dengan biaya operasional yang makin tinggi, pada 2022 Lucky memutuskan untuk menghentikan sementara Matoa dan fokus pada bisnis barunya, yaitu kuliner.
Ada harapan dari Lucky saat hiatus, yakni produk serupa bisa menjual dengan harga bersaing.
“Kami berpikir siapa tahu barang-barang China ini enggak lagi menyulitkan (kemudian bisa) kami mulai lagi, tetapi ternyata 2022–2024 saat saya fokus di FnB karena maju, dan saya butuh satu keputusan yang jelas agar lebih fokus, baru diumumkan (tutup) 2025 setelah dua tahun (vakum),” tuturnya.
“Karena kondisinya sampai sekarang masih begini, enggak ada perubahan dan perlindungan pemerintah hampir enggak ada,” imbuh Lucky. (mcr27/jpnn)