TEMPO.CO, Jakarta – Pihak berwenang Korea Selatan berhasil menangkap Presiden Yoon Suk Yeol pada Rabu, 15 Januari 2025. Yoon Suk Yeol ditangkap atas tuduhan pemberontakan.
Dilansir dari Reuters, pemimpin yang dimakzulkan itu mengatakan setuju untuk mematuhi penyelidikan guna menghindari pertumpahan darah yang mengakhiri ketegangan politik selama berminggu-minggu. Sejak dimakzulkan akibat menerapkan darurat militer pada 3 Desember 2024, Yoon Suk Yeol telah bersembunyi di kediamannya di lereng bukit. Ia dijaga oleh pasukan pengawal pribadi yang menghalangi upaya penangkapan sebelumnya.
Yoon Suk Yeol adalah presiden Korea Selatan yang ditangkap semasa menjabat. Penangkapannya itu menandai perkembangan terbaru yang mengejutkan bagi salah satu negara demokrasi paling dinamis di Asia. Korea Selatan dikenal pula memiliki sejarah mengadili dan memenjarakan mantan pemimpin.
Yoon yang menentang keras penangkapan dirinya mengatakan dia menyerahkan diri untuk diinterogasi guna menghindari kekerasan. Pada Rabu pagi, lebih dari 3.000 petugas polisi berbaris menuju kediamannya untuk menangkapnya. Mereka telah berjaga sejak dini hari di tengah suhu dingin.
“Ketika saya melihat mereka menerobos masuk ke area keamanan menggunakan peralatan pemadam kebakaran hari ini, saya memutuskan untuk menanggapi penyelidikan CIO (Komisi Antikorupsi Korea Selatan), meskipun itu adalah penyelidikan ilegal, untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak menyenangkan,” kata Yoon dalam sebuah pernyataan.
Yoon terlihat tiba dengan iring-iringan mobilnya di kantor lembaga antikorupsi yang memimpin penyelidikan pada Rabu pagi.
Pihak berwenang memiliki waktu 48 jam untuk menginterogasi Yoon, setelah itu mereka harus mengajukan surat perintah untuk menahannya hingga 20 hari atau membebaskannya.
Pengacara Yoon Suk Yeol berpendapat upaya penahanan kliennya itu adalah ilegal. Penahanannya dirancang untuk mempermalukan Yoon di depan umum.
Saat penyiar berita lokal melaporkan bahwa penahanan Yoon akan segera dilakukan, beberapa perkelahian kecil terjadi antara pengunjuk rasa pro-Yoon dengan polisi di dekat kediaman tersebut.
Pernyataan darurat militer yang dikeluarkan Yoon mengejutkan warga Korea Selatan, mengguncang ekonomi terbesar keempat di Asia, dan mengawali periode kekacauan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anggota parlemen memilih untuk memakzulkannya dan mencopotnya dari jabatan pada tanggal 14 Desember.