jpnn.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan usia pensiun pekerja telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang di dalam pasalnya disebutkan usia pensiun bertambah 1 tahun setiap 3 tahun berikutnya.
Dimulai dari 2019 pensiun 57 tahun, 2022 menjadi 58 tahun, dan pada 2025 menjadi 59 tahun.
Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga menjelaskan usia pensiun pekerja dimaknai sebagai batas usia maksimal untuk berhenti bekerja.
Baca Juga: Kemnaker Dorong Persiapan Tenaga Magang yang Dikirim ke Jepang Lebih Matang
Namun, batas usia ini tetap harus disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan serta beban kerja yang terkadang membutuhkan energi lebih, kekuatan fisik, ketelitian dan aspek lainnya.
Pada usia tersebut, pekerja yang terdaftar dalam program Jaminan Pensiun (JP) berhak menerima manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, baik saat masih bekerja maupun setelah tidak bekerja.
Manfaat JP dapat dicairkan ketika peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.
“Usia pensiun pekerja pada tahun 2025 ini ditetapkan 59 tahun sesuai amanat PP Nomor 45 Tahun 2015, dan ke depan, usia pensiun pekerja akan terus dinaikkan hingga pada tahun 2043 nantinya usia pensiun 65 tahun,” jelas Sunardi , melalui siaran pers pada Kamis (9/1).
Baca Juga: Kemnaker Komitmen Ciptakan Generasi Emas dengan Dorong Inovasi Hijau dan Produktivitas
Menurut Sunardi, hal ini didasarkan pada kajian mendalam terkait angka harapan hidup di Indonesia yang terus meningkat, serta membaiknya kondisi kesehatan masyarakat.
Sunardi juga menegaskan Jaminan Pensiun (JP) merupakan salah satu hak pekerja yang wajib dipenuhi perusahaan.
Selain JP, perusahaan juga memiliki kewajiban lainnya, yaitu memberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta Jaminan Hari Tua (JHT).
Semua itu bertujuan memberikan kepastian perlindungan sosial kepada pekerja.
Hal lain juga yang perlu menjadi perhatian kita, bahwa peraturan perundang-undangan juga telah menetapkan terkait Perjanjian Kerja (PK), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan (PP) sebagai tekhnis pelaksanaan antara pekerja dan pemberi kerja.
“Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang cipta Kerja,” pungkas Sunardi. (mrk/jpnn)