Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah resmi memulai tahun anggaran APBN 2025. Dalam APBN pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu, belanja negara naik 8,9% dari tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) atau sebesar Rp3.621,3 triliun, sementara target pendapatan negara Rp3.000 triliun.
Pada Selasa (10/12/2024), Presiden Prabowo resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut hal itu menandakan dimulainya siklus APBN 2025.
“[Ini] merupakan simbol dimulainya pelaksanaan tahun anggaran APBN 2025. Kami haturkan terima kasih atas kesediaan bapak Presiden Republik Indonesia untuk menghadiri dan nantinya akan memberikan arahan langsung bagi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2025. Dan ini merupakan tahun pertama dari pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12/2024).
Baca Juga : Kebutuhan Pembiayaan APBN 2025 Naik, Penerbitan SBN Makin Sedikit
Sri Mulyani lalu memaparkan bahwa belanja negara yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR pada APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Nilai itu meningkat 8,9% (yoy) dari APBN 2024 di mana belanja tercatat sebesar Rp3.325,1 triliun.
Belanja di APBN 2025 terbagi menjadi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,4 triliun. Belanja itu ditujukan untuk mendorong program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi serta perumahan.
Baca Juga : : APBN 2025: Sri Mulyani Naikkan Pinjaman Luar Negeri 219% Demi Program Prabowo
Beberapa belanja terbesar pada APBN 2025, yaitu belanja pendidikan Rp724,3 triliun. Ini merupakan belanja tertinggi di APBN 2025. Kemudian, belanja kesehatan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial Rp503,2 triliun seta untuk ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun.
Adapun, beberapa progra unggulan Presiden Prabowo juga sudah ditampung dala APBN yang telah dibahas sejak pemerintahan sebelumnya itu. Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi Rp2 triliun, serta Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa Rp15 triliun.
Baca Juga : : Anomali APBN 2025: Target Penerimaan Pajak Karyawan Melesat, Setoran Korporasi Menyusut
“Arahan bapak Presiden mengenai prioritas dan fokus program pemerintah akan trus menjadi pegangan bagi alokasi dan re-alokasi anggaran kementerian dan lembaga serta transfer ke daerah untuk tahun 2025,” ucap Sri Mulyani.
Kemudian, pemerintah juga menetapkan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun pada APBN 2025. Sri Mulyani berpesan bahwa instruksi Presiden yakni pentingnya keselarasan belanja pusat dan daerah serta efektivitas dan efisiensi belanja daerah.
Sementara itu, pendapatan negara pada APBN 2025 adalah sebesar Rp 3.005,1 triliun. Penerimaan dari perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun, sedangkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp513,6 triliun dan hibah Rp0,6 triliun.
Dengan belanja jumbo untuk pemerintahan pertama atau pemerintahan transisi, Prabowo masih optimistis menetapkan target defisit anggaran tetap berada di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Lebih tepatnya, pemerintah memasang target defisit APBN sebesar 2,53% terhadap PDB.
“Defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat Rp616,2 triliun atau 2,53% dari GDP,” papar Sri Mulyani.
Berikut perincian Asumsi Makro dan APBN 2025
- Pertumbuhan ekonomi : 5,2%
- Inflasi : 2,5%
- Tingkat bunga SBN tenor 10 tahun : 7%
- Nilai tukar rupiah : Rp16.000 per dolar AS
- Harga minyak mentah : Rp82 per barel
- Lifting minyak : Rp605.000 per barel
- Lifting gas : Rp1 juta per barel
- Pendapatan negara : Rp3.005,1 triliun
- Perpajakan : Rp2.490,9 triliun
- Pendapatan negara bukan pajak : Rp513,6 triliun
- Hibah : Rp0,6 triliun
- Belanja negara : Rp3.621,3 triliun
- Belanja pemerintah pusat : Rp2.701,4 triliun
- Transfer ke daerah : Rp919,9 triliun
- Defisit APBN 2025 : Rp616,2 triliun atau 2,53% dari GDP
Luncurkan E-Katalog Versi 6.0
Presiden Prabowo Subianto optimistis katalog elektronik (e-katalog) versi 6.0 mampu membawa perubahan signifikan dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia.
Prabowo menghimbau kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan e-katalog versi 6.0 tersebut yang dapat digunakan mulai awal 2025.
Hal ini dia sampaikan saat menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0. Acara tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).
“Semua kementerian lembaga dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai 1 Januari 2025. Katalog ini versi 6 diharapkan dapat mengurangi 20%—30% biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40%— 50%,” ucapnya dalam forum itu.
Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa peluncuran katalog elektronik versi 6.0, sebagai bagian dari langkah strategis dalam mendorong transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dalam rangka upaya peningkatkan pemerintahan yang bersih, Prabowo menegaskan salah satu terobosan yang tepat adalah melalui digitalisasi.
“Karena itu, saya ucapkan terima kasih dengan keberhasilan daripada kelompok-kelompok kerja yang selama ini bekerja di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang hari ini menyelenggarakan peluncuran katalog elektronik versi 6.0,” ucapnya.
Dalam arahannya, orang nomor satu di Indonesia itu juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan ekonomi nasional dengan mengacu pada incremental capital output ratio atau ICOR.
Berdasarkan penilaian tersebut, nilai ketidakefisienan Indonesia masih lebih tinggi dari beberapa negara tetangga.
“Bahkan, tidak efisiennya itu dinilai 30%. Diharapkan dengan penggunaan e-katalog ini, ketidakefisienan ini dapat kita kurangi,” katanya.
Prabowo kembali mengapresiasi upaya seluruh pihak yang telah mendorong upaya efisiensi kinerja dengan menghadirkan katalog elektronik versi 6.0.
Selain itu, dia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan pengelolaan dan kepemimpinan yang baik.
“Marilah kita wujudkan pemerintah yang bersih melalui semua upaya antara lain dengan pengelolaan, manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur, dan penggunaan teknologi. Tentunya di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum,” pungkas Prabowo.