SOSOK Marsudi Wahyu Kisworo,Ahli IT KPU Disemprot Kubu Anies di Sidang MK,Guru Besar Pertama Ilkom

- Inilah sosok Prof. Dr. ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU, seorang guru besar atau salah satu professor bidang ilmu komputer pertama di Indonesia yang saat ini masih aktif menjadi dosen di Universitas Bina Darma. Ia ditunjuk menjadi saksi ahli IT KPU. Mengutip TribunSumsel, sejak kecil, Prof. Dr. ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU telah bercita-cita menjadi Guru Besar atau Professor. Tekadnya itu terwujud pada tahun 2002. Menurutnya...

SOSOK Marsudi Wahyu Kisworo,Ahli IT KPU Disemprot Kubu Anies di Sidang MK,Guru Besar Pertama Ilkom

TRIBUN-MEDAN.com - Inilah sosok Prof. Dr. ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU, seorang guru besar atau salah satu professor bidang ilmu komputer pertama di Indonesia yang saat ini masih aktif menjadi dosen di Universitas Bina Darma.

Ia ditunjuk menjadi saksi ahli IT KPU.

Mengutip TribunSumsel, sejak kecil, Prof. Dr. ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU telah bercita-cita menjadi Guru Besar atau Professor.

Tekadnya itu terwujud pada tahun 2002. Menurutnya tugas Guru Besar dan Lektor Kepala bukan hanya untuk akademik saja, akan tetapi juga coaching dan mentoring.

“Coaching dan mentoring artinya adalah kegiatan membimbing dosen-dosen muda untuk dapat terus naik jabatan akademiknya. Itu harus diadakan secara terstruktur dalam bentuk program percepatan Guru Besar”, ucapnya.

Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU menyampaikan banyak dosen-dosen Universitas Bina Darma yang memiliki potensi untuk menjadi profesor dalam waktu tidak terlalu lama asal dilakukan kegiatan coaching dan mentoring.

Untuk mempercepat terwujudnya hal tersebut, ia mengatakan bahwa Universitas Bina Darma perlu mengadakan program percepatan Guru Besar.

Program percepatan Guru Besar ini semacam bimbingan pada dosen-dosen muda supaya mereka segera mencapai jabatan akademik Guru Besar atau Professor.

Dengan makin banyaknya dosen-dosen dengan jabatan akademik Professor, maka tujuan menuju UBD Unggul 2025 akan dapat terwujud.

“Menjadi Professor itu bukanlah hal yang sulit, sudah di buktikan oleh banyak orang, bahkan di usia muda pun bisa. Kalau dihitung misalnya, sudah ada 6 orang murid saya yang sudah menjadi profesor. Saya dulu mencapai jabatan akademik guru besar ketika masih di kisaran usia 40an. Dan banyak sekarang dosen-dosen bahkan di bawah usia 40 sudah mendapatkan jabatan akademik guru besar. Tetapi memang harus ditekuni dan yang penting adalah percaya bahwa menjadi profesor bukanlah suatu hal yang tidak mungkin untuk dicapai," tutupnya.

Disemprot Kubu Anies di Sidang Sengketa Pilpres

Situasi sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (3/4/2024) pagi kembali memanas.

Panasnya suasana terjadi ketika ahli teknologi informasi yang dibawa oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Prof Marsudi Wahyu Kisworo, berdebat dengan anggota tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Bambang Widjojanto (BW).

Mereka memperdebatkan soal kesalahan input pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU RI yang dianggap mempengaruhi hasil penghitungan suara.

Marsudi menyampaikan, Sirekap merupakan alat bantu hitung (software) yang tidak bisa digunakan untuk mengubah jumlah suara pasangan calon (paslon) tertentu.

Ahli menilai, proses penghitungan manual berjenjang di tingkat kelurahan/kecamatan hingga ke atas yang justru berpotensi melakukan kecurangan dan mengubah suara.

Buktinya kata Marsudi, hasil penghitungan suara antara lembaga hitung cepat dengan hasil hitung manual KPU tidak berbeda jauh.

"Sirekap tidak digunakan untuk keputusan, jadi kita ribut-ribut, capek-capek di sini membahas Sirekap itu ya kosong aja lah, enggak ada gunanya. Kecuali mau nyalah-nyalahin orang, ya bisa saja. Tapi pada hasil itu kita buktikan bahwa baik hitung cepat, hitung paralel, dan sebagainya menunjukkan hasil yang sangat mirip," ucap Marsudi dalam sidang, Rabu pagi Marsudi lantas menunjukkan beberapa lembaga yang melakukan penghitungan suara Paralel, seperti Jaga Pemilu.

Penghitungan suara ini berdasarkan data 51.469.122 suara yang berasal dari formulir C1 yang didapat dari Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Data-data tersebut kemudian diunggah. Hasilnya, tidak berbeda jauh dengan hasil hitung KPU RI.

"Waktu launching dikatakan bahwa Jaga Pemilu sangat akurat datanya karena ada verifikasi. Tapi ketika kita lihat hasilnya tadi ternyata enggak beda jauh dengan Sirekap setelah disesuaikan dengan perhitungan manual," ucap Marsudi.

Menanggapi Ahli, hakim konstitusi Saldi Isra yang memimpin sidang menyatakan, sidang membahas Sirekap ini penting karena didalilkan oleh dua pemohon, yaitu kubu paslon 1 Anies-Muhaimin dan kubu paslon 3, Ganjar-Mahfud.

"Jangan dianggap enggak ada manfaatnya juga ahli memperdebatkan di sini. Kepentingan kami untuk menjawab dalil dari kedua pemohon," beber Saldi.

Usai hakim menjelaskan, Bambang selaku kubu Anies-Muhaimin protes dengan pernyataan ahli.

Ia berpendapat, data Jaga Pemilu maupun Kawal Pemilu yang digunakan untuk penghitungan suara paralel tidak bisa dikomparasikan dengan hitung suara KPU.

Pasalnya, Kawal Pemilu hanya menggunakan data dari 82,54 persen TPS, dan Jaga Pemilu memakai 51.469.122 data.

Sedangkan hitung suara KPU menggunakan 100 persen data di seluruh Indonesia.

"Majelis, di slide ahli itu tidak comparable dengan Sirekap KPU, coba dilihat bagaimana ahli bisa membandingkan itu comparable. Keahlian apa yang bisa menyatakan kayak gitu?" tanya Bambang.

Mendengar pertanyaan Bambang, Marsudi lantas berusaha menjawab langsung tanpa menunggu slide miliknya ditampilkan. Namun keinginan itu disanggah oleh Bambang.

"Ya saya jawab aja, saya tahu itu," tutur Marsudi.

"No, no. Kita buka dulu, Pak. Jangan sok tahu, Pak. Kita buka dulu ini (slide)-nya, Pak," ucap Bambang menyanggah.

Saldi Isra sebagai hakim pemimpin sidang berusaha menengahi.

Suaranya terdengar meninggi melihat Bambang dan ahli dari KPU berdebat.

"Pak bambang, Pak bambang, sabar. Kendalinya ada di sini, ke sini semua. Silakan coba dibuka slide-nya ahli tadi," perintah Saldi.

Usai membuka slide, Marsudi menjelaskan data yang diambil dan dimasukkan ke paparannya adalah data per hari ini.

Dua lembaga hitung tersebut, yaitu Kawal Pemilu dan Jaga Pemilu memang tidak 100 persen menyelesaikan penghitungannya.

"Memang selesai sampai di sana karena mereka kan relawan semua, mereka tidak dibayar sehingga datanya memang tidak 100 persen. Yang kedua, kalau data sudah lebih dari 50 persen tidak akan banyak pengaruhnya pada hasil," jelas Marsudi.

Bambang kemudian kembali melayangkan protes kepada majelis hakim.

"Yang saya ingin katakan, majelis, yang Kawal Pemilu 82 persen, jaga pemilu 51 persen," tutur Bambang.

"Ya kan sudah dijelaskan tadi, biar kami yang menilai. Cukup ya," ucap Saldi menanggapi.

Bambang masih terlihat tidak puas. Ia meminta ahli untuk tidak mengomparasikan data tersebut.

"Jangan comparable terus kemudian seolah-olah itu 100 persen, itu juga tidak fair, ahli," seloroh Bambang.

"Cukup, cukup," tutur Saldi mengakhiri.

Ahli Jelaskan Soal Sirekap, Hakim MK: Apakah Betul Kita Meributkan Sesuatu yang Tidak Dipakai?

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menanyakan pada ahli dalam sidang perkara perselisihan hasil pemiihan umum (PHPU) Pilpres 2024 tentang apakah sidang itu meributkan sesuatu yang sebetulnya tidak dipakai.

Pertanyaan itu diajukan pada Marsudi Wahyu Kisworo selaku ahli yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon pada perkara itu, Rabu (3/4/2024).

Awalnya, dalam pemaparan, Marsudi selaku ahli menjelaskan tentang aplikasi Sirekap yang digunakan oleh KPU sebagai alat bantu penghitungan suara.

“Saya begini tanya, yang dipakai sebagai dasar menurut ahli dan KPU betul yang manual dan berjenjang kan?” tanya Arief pada ahli.

“Kalau begitu kita sekarang ini apakah betul meributkan sesuatu yang sebetulnya nggak dipakai, tapi sudah terlanjur ada kecurigaan di antara kita, ada fitnah di antara kita?” tanya Arief.  

Ia kemudian menanyakan bagaimana cara mengecek validitas perolehan suara pada sistem penghitungan manual berjenjang.

“Kalau manual berjenjang itu cara mengeceknya bagaimana?”

“Bagaimana cara mengecek supaya kita yakin betul bahwa c1 plano yang difoto, kemudian itu betul betul genuine dipakai untuk menentukan pada waktu dilakukan penghitungan manual berjenjang?” tanya dia lagi.

Sementara, hakim mahkamah lainnya, Enny Nurbaningsih mempertanyakan sejauh mana evolusi dari aplikasi Situng dan Sirekap yang saat ini digunakan oleh KPU.

“Dulu juga begitu, ketika kita mempersoalkan situng. Situng itu juga alat bantu yang memang  dia genuine, apa adanya dimasukkan ke situ. Ternyata timbul beberapa masalah,” kata Enny.

“Kalau alat bantu itu kan harusnya membantu kita untuk melihat sejauh mana transparansi terkait perolehan suara. Seberapa jauh sih sebenarnya evolusinya itu? Supaya paling tidak mengeliminir hal-hal yang terkait dengan porblematika yang pernah muncul, sehingga tidak muncul dugaan-dugaan adanya fraud dan sebagainya.”

Ketua MK, Suhartoyo mempetanyakan hasil penghitungan dari sejumlah lembaga yang sebelumnya disampaikan oleh ahli.

“Tadi kan ditampilkan hasil perhitungan dari NGO tadi, tadi disandingkan tiga. Mereka menggunakan sistem yang mana?” tanya Suhartoyo.

“Apakah sirekap atau yang berjenjang, ataukah punya sistem sendiri mereka? Kemudian apakah ada gangguan-gangguan sebagaimana yang dialami oleh Sirekap KPU ini?”

(*/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter

Apa Reaksi Anda ?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow