REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG — Politisi PDI Perjuangan yang juga mantan calon presiden Ganjar Pranowo menyebutkan faktor kemenangan pasangan calon gubernur Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub DKI Jakarta berkat soliditas semua pihak. Saat ditemui di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (29/11/2024), Ganjar mengatakan beberapa faktor kunci tersebut adalah kekompakan partai dan relawan, serta dukungan warga DKI Jakarta.
“Soliditas partai kemudian dukungan dari relawan,” katanya menjawab pertanyaan faktor kemenangan Pramono-Doel di Pilkada DKI Jakarta.
Selain itu, menurut penuturan mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut, faktor lain yang menunjang kemenangan tersebut adalah tidak adanya intervensi dari pihak lain terhadap kebebasan berpolitik warga Jakarta. Beberapa hal tersebut pun menyumbang kemenangan di beberapa tempat di Indonesia sama seperti di Jakarta.
“Ketika forum itu terbuka dan aparat yang tidak berwenang itu tidak ikut terlibat, maka rata-rata kita berhasil memenangkan di banyak tempat,” katanya.
Terkait perolehan suara Pram-Doel di DKI Jakarta, Ganjar mengaku puas dengan hasilnya sesuai yang diharapkan.
“Sementara ini dari hasil bagus, mudah-mudahan ini akan berjalan seperti kondisi ini dan tidak ada yang mengganggu, maka hasilnya satu putaran sesuai dengan perhitungan hari ini,” katanya.
Menurut Ganjar, Pramono Anung dan Rano Karno merupakan figur yang cocok untuk mengurus DKI Jakarta. Karena itu, dirinya berharap keduanya bisa membereskan pekerjaan rumah bagi kepentingan Jakarta.
“Bang Pram sama bang Rano orang yang punya pengalaman, mudah-mudahan ini juga bisa memberikan perbaikan-perbaikan dan memenuhi harapan masyarakat yang ada di Jakarta dan sekitarnya, karena Jakarta ini tidak bisa sendiri, harus ada hubungan Jabodetabek,” katanya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy mengatakan bahwa partainya siap mengungkapkan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di sejumlah daerah Pilkada 2024 dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kami melihat bahwa telah terjadi TSM di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Banten, dan Jawa Timur. Kami sedang kumpulkan data-data tersebut,” kata Ronny Talapessy dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
Ronny mengungkapkan pihaknya juga menemukan ketidaknetralan aparat keamanan pada Pilkada 2024. Selain itu, penjabat (pj.) kepala daerah yang mengganti camat di beberapa wilayah untuk memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tertentu.
“Terjadi juga pj. kepala daerah di Jawa Tengah. Hal-hal seperti ini akan kami break down, kemudian menyampaikan ke Mahkamah Konstitusi melalui permohonan kami,” ujarnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa MK sudah tegas memutus perkara 136 terkait dengan sanksi pidana terhadap pejabat daerah dan anggota TNI/Polri. Ia pun berharap MK bisa menjadi penjaga konstitusi terakhir dalam menyikapi temuan-temuan ini.
“Kami berharap sekali nantinya di persidangan PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) di Mahkamah Konstitusi, hakim bisa melihat secara luas, tidak hanya terpatok pada pasal per pasal, tetapi bagaimana Mahkamah Konstitusi bisa mengembalikan demokrasi,” tutupnya.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa isu adanya keterlibatan “partai cokelat” yang dikonotasikan dengan aparat kepolisian pada Pilkada 2024 merupakan kabar bohong atau hoaks. “Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok (partai cokelat) dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoaks,” kata Habiburokhman saat konferensi pers di Ruang Rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Menurut dia, tudingan adanya keterlibatan partai cokelat pada Pilkada 2024 secara logika tidak masuk akal sebab kompetisi pilkada tak melulu antara dua kubu. Melainkan, lanjut dia, partai politik (parpol) bisa berkoalisi berbeda dengan parpol lainnya untuk mencalonkan kandidat tertentu di setiap wilayah.
“Jadi hampir tidak mungkin Kapolri yang menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu karena pilkada itu bisa terjadi mix antarkubu partai-partai politik,” ujarnya.
Dia pun mengingatkan kepada setiap anggota dewan untuk senantiasa mengeluarkan pernyataan dengan didasari oleh bukti yang kuat. Sebab, kata dia, meski pernyataan tersebut tak berimplikasi pada persoalan hukum, namun dapat berimplikasi pada persoalan etik anggota dewan yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
“Kami minta sesama teman-teman anggota DPR walaupun kita bebas berpendapat, tapi harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Jangan hanya narasi-narasi karena ini isu yang akan bisa menjadi situasi tidak kondusif,” tuturnya.
Dia menambahkan bahwa dirinya mendapatkan informasi anggota DPR RI yang ikut mengeluarkan pernyataan terkait isu keterlibatan partai cokelat pada Pilkada 2024 pun dilaporkan ke MKD DPR RI. Meski demikian, dia enggan untuk membuka siapa anggota DPR RI yang dilaporkan tersebut.
“Saya dengar orang tersebut dilaporkan ke MKD. Kalau dilaporkan ke MKD, prosedurnya tentu akan dipanggil, dimintai keterangan, dan diminta untuk membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, tentu ada konsekuensinya,” kata dia.