REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Turki telah memutuskan semua hubungan dengan Israel. Demikian ditegaskan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Rabu. Erdogan menyampaikan komentar tersebut kepada wartawan di dalam pesawatnya setelah kunjungan ke Arab Saudi dan Azerbaijan.
“Pemerintah Republik Turki, di bawah kepemimpinan Tayyip Erdogan, tidak akan melanjutkan atau mengembangkan hubungan dengan Israel,” kata Erdogan.
“Kami, sebagai Republik Turki dan pemerintahnya, saat ini telah memutuskan semua hubungan dengan Israel.”
Pemerintah Turki secara resmi memanggil duta besarnya dari Israel tahun lalu untuk konsultasi. Misi diplomatik Turki di Tel Aviv tetap terbuka dan beroperasi.
Demikian pula, Israel mengevakuasi kedutaan besarnya di Ankara tahun lalu, dengan alasan ancaman keamanan regional.
Erdogan juga menekankan pada Rabu bahwa Turki akan melakukan segala daya untuk meminta pertanggungjawaban Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas tindakannya di Gaza, yang oleh kelompok hak asasi manusia internasional digambarkan sebagai genosida.
Awal tahun ini, Turki campur tangan dalam kasus genosida terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mendukung Palestina dan mengadvokasi embargo senjata terhadap Tel Aviv.
Erdogan mengatakan 52 negara dan dua organisasi internasional telah menyatakan dukungan mereka terhadap inisiatif embargo senjata yang diluncurkan Turki di PBB pada awal November, yang bertujuan untuk mencegah pengiriman senjata dan amunisi ke Israel.
“Kami baru-baru ini menyerahkan surat resmi kami mengenai inisiatif ini kepada presiden Dewan Keamanan PBB dan sekretaris jenderal PBB,” kata Erdogan.
“Selama pertemuan puncak kami di Riyadh, sebuah keputusan dibuat untuk mengundang semua organisasi dan anggota Liga Arab untuk menandatangani surat ini.” Hubungan Turki-Israel
Hubungan Turki-Israel memburuk tajam sejak pertemuan antara Erdogan dan Netanyahu di New York pada September tahun lalu, yang dimaksudkan untuk melambangkan rekonsiliasi antara kedua negara.
Namun, setelah serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 dan perang Israel berikutnya di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 43.000 warga Palestina, Ankara telah mengintensifkan kritiknya terhadap pemerintah Netanyahu.
Hal ini menyebabkan serangkaian tindakan, termasuk tindakan hukum dan sanksi perdagangan, terutama setelah pemilihan lokal di Turki di mana Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa di bawah Erdogan dihukum sebagian karena tanggapannya yang lemah terhadap perang di Gaza.
Sejak September, perdagangan Turki yang sedang berlangsung dengan Israel melalui negara ketiga dan Palestina telah memicu kampanye tekanan publik oleh oposisi, yang menuduh Erdogan gagal menutup celah yang memfasilitasi interaksi berkelanjutan.