Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran?, KAI Hadirkan Promo Juleha Sampai Akhir Juli
TEMPO.CO, Jakarta – Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu siang, 13 Juli 2024 dimulai dari proses pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus menjadi sorotan menjelang upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di ibu kota baru tersebut.
Disusul, promo Juleha dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI menawarkan diskon hingga 20 persen untuk hampir 22 ribu tiket kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi.
Selanjutnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah gelar rapat pleno pada Sabtu, 13 Juli 2024 untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin tambang untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan termasuk memutuskan sikap jika mendapat tawaran mengelola tambang dari pemerintah.
Berikutnya, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) membuktikan adanya dumping ubin keramik dari perusahaan asal Cina ke Indonesia. Atas temuan itu, KADI merekomendasikan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk ubin keramik dari sebelas kode Harmonized System (HS).
Terakhir, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN). Sebanyak 16 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mendapat dana segar sebesar Rp 44,24 triliun untuk tahun depan.
Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.
Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:
Selanjutnya: 1. Prabowo Disebut Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran, Apa Alasannya?….
1. Prabowo Disebut Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran, Apa Alasannya?
Proses pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus menjadi sorotan menjelang upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di ibu kota baru tersebut.
Selain itu, Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga direncanakan akan berkantor di IKN pada Juli ini. Namun, rencana tersebut belum pasti mengingat kesiapan infrastruktur penunjang, seperti air dan listrik yang belum tersedia.
“Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalo siap, pindah,” ujar Jokowi usai menyerahkan bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024.
Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul “Tumpukan Masalah IKN yang Terungkap Setelah Bambang Susantono Mundur,” persoalan itu membuat presiden terpilih Prabowo Subianto disebut kurang antusias untuk buru-buru merampungkan pembangunan IKN Nusantara.
Berita selengkapnya baca di sini.
2. PT KAI Hadirkan Promo Juleha, Daftar Kereta Api yang Mendapatkan Tarif Promo Juli Lebih Hemat
Promo Juleha dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI menawarkan diskon hingga 20 persen untuk hampir 22 ribu tiket kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi.
Promo ini berlaku untuk pembelian tiket kereta api antara 13 hingga 16 Juli 2024, dengan periode keberangkatan mulai 15 hingga 31 Juli 2024. Untuk membeli tiket, dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI. Ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan harga tiket yang lebih hemat untuk perjalanan dengan kereta api di Indonesia.
“Promo ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan pada momen pasca libur sekolah dengan tarif yang terjangkau. KAI berharap masyarakat memanfaatkan promo ini sebaik-baiknya karena jumlahnya terbatas,” kata VP Public Relations KAI Anne Purba.
Berita selengkapnya baca di sini.
Selanjutnya: 3. PP Muhammadiyah Putuskan Sikap Soal Konsesi Izin Tambang….
3. PP Muhammadiyah Putuskan Sikap Soal Konsesi Izin Tambang Usai Rapat Pleno Hari Ini
Pimpinan Pusat Muhammadiyah gelar rapat pleno pada Sabtu, 13 Juli 2024 untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin tambang untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan termasuk memutuskan sikap jika mendapat tawaran mengelola tambang dari pemerintah.
“Jadi kami akan cari mekanisme di Muhammadiyah untuk membahas soal tambang ini lewat forum yang lebih besar. Kemungkinan itu akan kami bahas dalam pleno diperluas yang mengundang pimpinan wilayah seluruh Indonesia,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti di Jakarta pada Kamis, 11 Juli 2024.
Menurut Abdul Mu’ti, Muhammadiyah tak akan sembarangan dalam mengambil keputusan soal izin tambang untuk ormas ini. Ia menilai, seluruh elemen dalam organisasi harus terlibat, termasuk pengurus di tingkat daerah.
Berita selengkapnya baca di sini.
4. KADI Temukan Dumping Ubin Keramik dari Perusahaan Cina, Ini Rekomendasinya
Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) membuktikan adanya dumping ubin keramik dari perusahaan asal Cina ke Indonesia. Atas temuan itu, KADI merekomendasikan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk ubin keramik dari sebelas kode Harmonized System (HS).
Kepala KADI, Danang Prasta Danial, menjelaskan penyelidikan ini merupakan permohonan dari pelaku industri, yakni Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki). Dimulai pada 15 Maret 2023, KADI menyampaikan laporan akhir hasil penyelidikan kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas pada 2 Juli 2024. Dengan kata lain, penyelidikan itu memakan waktu lebih dari satu tahun.
Untuk membuktikan adanya dumping, KADI memeriksa data-data, baik dari produsen maupun industri dalam negeri. KADI juga mencocokkan data dengan data mentah impor yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. “Memang ditemukan adanya bukti damping di situ, setelah melakukan penyelidikan panjang,” ujar Danang, ditemui di kantornya di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024.
Berita selengkapnya baca di sini.
Selanjutnya: 5. Profil PT Hutama Karya, Perusahaan BUMN yang….
5. Profil PT Hutama Karya, Perusahaan BUMN yang Diberi Modal Paling Besar Saat Ini
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN). Sebanyak 16 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mendapat dana segar sebesar Rp 44,24 triliun untuk tahun depan.
Dari belasan BUMN tersebut, PT Hutama Karya mendapat modal paling besar yaitu Rp 13,86 triliun. Modal tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan jalan tol Trans Sumatera fase 2 dan 3. Seperti diketahui, pembangunan jalan tol itu dilanjutkan.
Erick Thohir, Menteri BUMN menyatakan, PMN kali ini berdasarkan dividen BUMN, bukan berdasarkan utang. “Ini pertama kali PMN yang diodorng Kementerian BUMN tidak berdasar utang negara, karena dividen lebih besar dari PMN,” kata Erick, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam.
Berita selengkapnya baca di sini.
Pilihan Editor: Perpres 75/2024 Terbit, Jokowi Obral HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun untuk Investor di IKN