Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa mengumpulkan pajak merupakan tugas yang tidak mudah, pengakuan yang muncul jelang 12 hari purnatugas sebagai bendahara negara.
Pernyataan Sri Mulyani itu disampaikan ketika menjadi pembicara utama dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Jakarta Pusat pada Selasa (8/10/2024). Saat itu, dia sedang menjelaskan ihwal postur APBN 2025 yang sudah ditetapkan DPR menjadi Undang-undang.
Dia mengungkapkan, pendapat negara ditargetkan mencapai Rp2.996,9 triliun pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satu sumber pendapatan negara tersebut yaitu dari pemungutan pajak, yang dianggapnya sebagai kerja yang tidak mudah.
Baca Juga : Pajak ‘Orang Kaya’ Beri Sumbangan Terkecil untuk Pendapatan Negara
“Ini record [rekor] terbaru dari penerimaan negara, mendekati Rp3.000 triliun di mana penerimaan pajak… [audiens bertepuk tangan]. Boleh lah ditepuktangani, susah, lho, ngumpulin pajak. Kalau gampang ya tidak perlu tepuk tangan,” ujar Sri. Mulyani.
Dia merincikan, total pendapatan negara pada tahun depan itu terdiri dari penerimaan perpajakan (pajak dan cukai) senilai Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp505,4 triliun.
Baca Juga : : Celios Usul Penerapan Pajak Kekayaan, Bisa Beri Makan 15 Juta Rakyat
Sri Mulyani tidak menampik, target PNBP dan pajak tersebut memang terlebih cenderung ambisius. Kendati demikian, dia meyakini target-target tersebut juga realistis terutama dengan fondasi pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5%.
“Cukup ambisius namun juga realistis sehingga bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di satu sisi, di sisi lain mampu mencukupi kebutuhan belanja dari program pemerintahan baru,” katanya.
Baca Juga : : Kesepakatan Global Pajak jadi Minimum 15%, Anak Buah Sri Mulyani Sebut Menyasar MNC
Dia pun menjelaskan, belanja negara diproyeksikan sebesar Rp3.613,1 triliun pada tahun depan. Dengan begitu, APBN 2025 disepakati defisit sebesar 2,53%.