Keputusan Akhir SMP Swasta yang Ditagih Iuran Rp 140 Juta oleh RW,Kesal Warga Tak Ada Itikad Baik

TRIBUNJATIM.COM – Permasalahan pihak sekolah SMP Swasta dengan warga setempat mengenai iuran dana Rp 140 juta masih berlanjut hingga saat ini.

SMP Swasta yang tak terima karena ditagih iuran dana sebesar Rp 140 juta oleh pihak RW itu akhirnya mengungkapkan keputusan akhir.

Pihak sekolah merasa cukup kesal dengan warga dan perwakilan RW setempat lantaran tak menunjukkan itikad baik selama bermasalah dengan mereka.

Terbaru, SMP Swasta itu mengungkapkan akan menempuh ke jalur hukum setelah mediasi dilanggar hingga tak ditepati oleh perwakilan RW atau warga soal akses jalan.

Kabag Legal Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP), Christin Novianty mengatakan, pihak RW sempat mengancam akan menutup jalan yang menghubungkan jalan raya dengan sekolah itu.

Namun, hal itu tidak jadi dilakukan setelah mediasi.

“Hasil mediasi mereka tidak akan menutup jalan dan laporan pertanggungjawabannya diberikan. Seiring berjalannya waktu, mereka tidak memberikan laporan dan tidak merespons surat kita,” ujarnya, dikutip Tribun Jatim dari Kompas.com, Minggu (4/8/2024).

Pengelola Petra memutuskan untuk melaporkan perkara dengan RW itu ke DPRD Surabaya.

Lalu, anggota dewan memintanya membuat rekayasa lalu lintas dibantu Dinas Perhubungan (Dishub).

“Dishub melakukan kajian lalu lintas di Jalan Menur Pumpungan, Jalan Manyar Airdes, Jalan Manyar Tirto Yoso, Jalan Manyar Tirto Asri, Jalan Manyar Tirto Mulyo, keluar masuk Petra atau titik macetnya,” ucapnya.

Baca juga: Sosok Pemilik Lahan Masjid Dijual Rp2,5 M, Klaim Bukan Warisan Tapi Tanah Pribadi, sempat Mediasi

Akan tetapi, pihak RW merespons pertemuan tersebut dengan membuat video yang memperlihatkan kemacetan.

Menurut Christin, warga menggambarkan kepadatan kendaraan disebabkan oleh Petra.

Lebih lanjut, Christin berharap para RW bisa bertemu kembali dengan Petra untuk membahas perkara ini.

Pihak sekolah akan menempuh jalur hukum jika tidak ada iktikad baik dari warga.

“Kita enggak muluk-muluk, maunya tetap ada komunikasi dengan RW karena masih tinggal di wilayah yang sama. Kalau nanti terus seperti ini, (akses) ditutup, terpaksa ambil jalur hukum,” katanya, seperti dikutip TribunJatim.com, Minggu (4/8/2024).

Sebuah SMP swasta di Surabaya diminta membayar iuran keamanan ke RW sebesar Rp 35 juta.

Pihak sekolah pun berseteru dengan warga karena pihak RW meminta kenaikan penggunaan jalan.

Kasus ini bermula saat video saat pihak sekolah menjelaskan kepada Wakil Wali Kota Surabya Armuji tentang warga yang menutup satu-satunya akses jalan sekolah.

Kemudian, perwakilan warga menjelaskan, keberadaan sekolah tersebut membuat kemacetan. Selain itu, pengelola SMP itu enggan menaikkan iuran yang diminta para RW.

Mengenai hal itu, Armuji mengatakan, permasalahan tersebut bermula saat pihak SMP di Jalan Manyar Tirtomulyo, Mulyorejo, melaporkan terkait iuran warga setempat.

Pihak sekolah merasa keberatan karena harus membayar iuran masing-masing Rp 35 juta ke empat RW yang ada di dekat bangunan.

Sebab, uang dengan total Rp 140 juta tersebut dinilai terlalu besar.

“Awalnya (iurannya) Rp 25 juta, naik Rp 32 juta itu sekolah masih mau bayar. Dinaikin lagi jadi Rp 35 juta, sekolah enggak mau, keberatan,” kata Armuji ketika dihubungi melalui telepon, Rabu (31/7/2024).

Adapun pihak RW menyebut bahwa kenaikan iuran tersebut untuk membayar para satpam yang berjaga di sekitar perumahan. Total ada sekitar 30 orang yang dipekerjakan sebagai tenaga sekuriti.

Selanjutnya, Armuji mendatangi lokasi tersebut untuk mendapatkan penjelasan dari pihak masing-masing.

Dia menyimpulkan, kemacetan di sekitar sekolah hanya alasan untuk menaikkan iuran.

“Saya ngomong, kalau iurannya cocok enggak macet, tapi kalau enggak cocok dikata macet. Itu juga jalan umum, bukan milik perorangan karena sudah jadi fasilitas umum pemkot,” jelasnya.

Baca juga: Deret Fakta Warga Tutup Akses Jalan SMP Swasta, RW Naikkan Iuran Jadi 140 Juta, Sekolah Keberatan

Fakta penutupan jalan masuk ke SMP swasta di Surabaya

1. Guru dan murid tak bisa masuk ke sekolah

Pertikaian ini menarik perhatian Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji.

Melalui Instagram, Armuji awalnya menerima laporan terkait penutupan jalan hingga guru dan murid tak bisa masuk ke sekolah.

“Tindak lanjut laporan warga terkait permasalahan antara warga dengan sekolah SMP di Manyar Tirtomulyo. Permasalahan muncul karena adanya tidak sepakatnya iuran yang diajukan pihak warga kepada sekolah,” tulis akun Instagram @cakj1, melansir dari Kompas.com.

Dalam video yang diunggah, tampak pihak sekolah menjelaskan kepada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji tentang warga yang menutup satu-satunya akses jalan untuk guru dan murid.

Kemudian, perwakilan warga menjelaskan keberadaan sekolah tersebut membuat kemacetan.

Baca juga: VIRAL TERPOPULER: Warga Tutup Akses Jalan ke SMP Swasta – Senyum Kades usai Ambil Hak Tanah Warga

2. Iuran naik dari Rp25 juta ke Rp35 juta

Pihak sekolah merasa keberatan karena harus membayar iuran masing-masing Rp 35 juta ke empat RW yang ada di dekat bangunan.

Sebab, uang dengan total Rp 140 juta tersebut dinilai terlalu besar.

“Awalnya (iurannya) Rp 25 juta, naik Rp 32 juta itu sekolah masih mau bayar. Dinaikin lagi jadi Rp 35 juta, sekolah enggak mau, keberatan,” kata Armuji ketika dihuhungi melalui telepon, Rabu (31/7/2024).

Sedangkan, pihak RW menyebut bahwa kenaikan iuran tersebut untuk membayar para satpam yang berjaga di sekitar perumahan.

Total ada sekitar 30 orang yang dipekerjakan sebagai sekuriti.

Selanjutnya, Armuji mendatangi lokasi tersebut untuk mendapatkan penjelasan dari masing-masing pihak.

Dia menyimpulkan, kemacetan di sekitar sekolah hanya alasan untuk menaikkan iuran.

“Saya ngomong, kalau iurannya cocok enggak macet tapi kalau enggak cocok dikata macet. Itu juga jalan umum, bukan milik perorangan karena sudah jadi fasilitas umum pemkot,” jelasnya.

3. Sekolah lakukan audit hingga keberatan

Menyikapi alasan warga, sekolah lantas melakukan audit.

Pengelola sekolah juga mengaudit pengelolaan iuran yang diminta warga, dan ternyata banyak sisa.

“Pihak sekolah audit sendiri, (iurannya) buat bayar 30 satpam, Satpamnya gajinya cuma Rp 2,5 juta, terus itu kali 30 (orang) hasilnya cuma berapa, sisanya masih banyak,” kata Armuji.

Dengan demikian, Armuji menyerahkan keputusan soal iuran itu ke pihak sekolah, apakah akan melapor ke polisi atau tidak.

Berita Jatim dan berita viral lainnya.