Dilabeli Agen Israel,Dahlan Menolak Jadi Pemimpin Gaza Pasca-Perang Meski Didorong AS-Negara Arab
Dahlan Menolak Jadi Pemimpin Gaza Pasca-Perang Meski Didorong Israel-AS-Negara Arab: Sebut Propaganda
TRIBUNNEWS.COM – Situs berbahasa Ibrani, Israel Hayom, Kamis (25/7/2024), mengutip situs Wall Street Journal, melansir kalau para pejabat Amerika, Israel dan Arab semakin memilih untuk mencalonkan Mohammed Dahlan menjadi pemimpin keamanan di Jalur Gaza setelah perang.
Mantan petinggi gerakan Fatah itu disebut-sebut diterima baik oleh Israel maupun Hamas sebagai pemimpin sementara.
Baca juga: Buah Simalakama Israel, Perlawanan Tepi Barat Berkobar Saat Petempur Gaza Masih Menyala
Ia juga akan disetujui oleh Amerika Serikat dan negara-negara Teluk Suni.
Dahlan pernah berselisih dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan kelompok Hamas.
Ia lalu diasingkan ke UEA dari Tepi Barat, saat Hamas mengambil alih Jalur Gaza.
Sebut Propaganda Israel
Hanya, tak lama setelah kabar tersebut, pada hari yang sama Dahlan langsung mengeluarkan pernyataan pers yang menanggapi pemberitaan yang berbicara tentang bakal perannya pada rencana ‘the day after the war‘ di Gaza.
Menurutnya, kabar itu merupakan bagian dari propaganda media yang sering dilakukan oleh pihak pendudukan Israel.
Dia juga mengaku namanya sering dicatut demi kepentingan propaganda pendudukan.
Dilansir Khaberni, Jumat (26/7/2024), berikut teks pernyataan yang dimuat di laman Facebook resminya:
“Berkali-kali, berbagai skenario disajikan atau dibocorkan ke media tentang hasil dan pengaturan perang dahsyat yang dilancarkan dan dilanjutkan oleh pendudukan Israel di hari berikutnya, dan terkadang nama kami digunakan untuk menciptakan kegembiraan.
Oleh karena itu, sekali lagi kami tegaskan kepada seluruh kolega saya dan saya pribadi bahwa kami di sini hanya untuk memberikan segala yang kami bisa untuk memberikan bantuan kepada rakyat kami di Gaza, berdasarkan kemurahan hati dan dukungan berkelanjutan dari saudara-saudara kami di Uni Emirat Arab selama ini.
Kami secara tegas menegaskan bahwa menghentikan perang genosida adalah prioritas utama kami, dan kami tidak akan mendukung pilihan apa pun, kecuali dalam pemahaman nasional Palestina yang mengarahkan kami untuk membangun kembali sistem politik Palestina melalui proses demokrasi yang transparan, dan memberikan solusi yang terdokumentasi dan terjadwal rencana aksi internasional yang mewujudkan perjuangan rakyat kami dengan mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Saya telah berulang kali menyatakan penolakan saya untuk menerima atau menjalankan peran keamanan, pemerintahan, atau eksekutif apa pun.”
Profil Mohammed Dahlan, Sempat Dicap Teroris oleh Turki
Pada Desember 2019 silam, Negara Turki diketahui memasukkan nama mantan pemimpin Fatah Palestina, Mohammed Dahlan, ke dalam daftar teratas teroris yang paling dicari untuk hubungan dengan Fetullah Terrorist Organization (FETO).
Dahlan dicari dengan hadiah hingga 10 juta lira Turki (sekitar Rp 24 miliar).
Tuduhan Turki untuk Mohammed Dahlan bukanlah tuduhan pertama terhadapnya.
Dilansir dari Serambi Indonesia yang mengutip Anadolu, Dahlan dianggap memiliki sejarah panjang merencanakan revolusi Arab Spring alias Musim Semi Arab di sejumlah negara di kawasan timur tengah dan Afrika Utara.
Dia dituduh mengambil bagian dalam kontra-revolusi yang bertujuan menjegal kelompok-kelompok Islam, terutama Ikhwanul Muslimin, dari meraih kekuasaan di negara mereka, seperti yang terjadi di Mesir.
Pada 2012, Dahlan bekerja sama dengan Menteri Pertahanan Abdel Fattah al-Sisi saat itu untuk menggulingkan Mohamed Morsi, presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis.
Namanya juga muncul di Libya yang dilanda konflik, tempat dia mendukung, atas nama Uni Emirat Arab, komandan militer kontroversial Khalifa Haftar di Libya timur.
Dahlan, mantan pejabat keamanan terkenal dan operator politik yang berbasis di Abu Dhabi, telah bersembunyi selama bertahun-tahun dalam bayang-bayang politik Palestina.
Diusir Fatah
Dilahirkan pada 1961 di Khan Yunis di Jalur Gaza, Dahlan mengepalai aparat Keamanan Preventif Palestina di Gaza dari 1995 hingga 2000, mengikuti pembentukan Otoritas Palestina pada 1994.
Selama bertahun-tahun, pasukannya terlibat dalam aksi kekerasan dan intimidasi terhadap kritik, jurnalis dan anggota kelompok oposisi, terutama dari Hamas dan Jihad Islam, memenjarakan anggota kedua kelompok tanpa tuduhan resmi.
Sejumlah tahanan tewas dalam keadaan mencurigakan selama atau setelah interogasi oleh pasukan Dahlan.
Pada 2007, Dahlan meninggalkan Gaza menuju kota Ramallah di Tepi Barat, setelah Hamas mengalahkan upayanya yang didukung AS untuk menggagalkan kontrol Hamas di jalur Gaza.
Presiden A.S. George W. Bush menggambarkan Dahlan pada waktu itu sebagai “anak kami”.
Di Ramallah pada 2011, Dahlan diusir dari Fatah setelah berselisih dengan Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas.
PA menuduh Dahlan memperkaya dirinya sendiri melalui korupsi keuangan dan berkonspirasi untuk melemahkan Abbas.
Sejak itu, Dahlan telah tinggal di UEA, dan menjadi penasihat Putra Mahkota Abu Dhabi Muhammad bin Zayed, di mana ia merencanakan melawan revolusi Musim Semi Arab dan mengimplementasikan agenda intervensi UEA di negara-negara Arab dan kawasan.
Upaya Kudeta di Turki
Setelah kegagalan upaya kudeta di Turki pada 2016, nama Dahlan muncul sebagai tersangka.
Sumber-sumber keamanan tingkat tinggi Turki melaporkan UEA bekerja sama dengan komplotan kudeta, menggunakan pemimpin Fatah yang diasingkan sebagai perantara.
Dahlan dituduh telah mentransfer uang ke komplotan di Turki pada minggu-minggu sebelum upaya kudeta dan telah berkomunikasi dengan dalang kudeta yang gagal, Fetullah Gulen, dan kelompoknya, Fetullah Terrorist Organization (FETO).
Upaya kudeta itu menyebabkan 251 orang mati syahid dan hampir 2.200 lainnya terluka.
Pada hari Jumat, Turki menambahkan Dahlan ke kategori teratas teroris yang paling dicari untuk hubungan dengan FETO, kata Kementerian Dalam Negeri.
Dahlan dicari dengan hadiah hingga 10 juta lira Turki (sekitar $ 1,7 juta).
Peran di Kekacauan Libya
Pada tahun 2017, Dahlan diselidiki oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk keterlibatan dengan Saif al-Islam Gaddafi, putra kedua penguasa Libya Muammar Gaddafi, dan kepala intelijen Gaddafi Abdullah Al-Sanousi, untuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan dan penganiayaan terhadap warga sipil.
UEA dilaporkan menggunakan Dahlan dalam upaya kontra-revolusi di Libya yang dipimpin oleh Ahmed Gaddaf Eldamm, sepupu diktator Libya, yang berbasis di Kairo.
Kemudian pada tahun 2018, laporan media mengatakan UEA menggunakan $ 30 miliar aset beku Libya melalui Dahlan untuk mendukung Haftar dalam perjuangannya melawan pemerintah Libya yang diakui secara internasional.
Dilabeli Agen Israel
Pada Maret 2014, selama pertemuan Fatah, Abbas menuduh Dahlan terlibat dalam pembunuhan enam tokoh Palestina dan mempertanyakan perannya dalam kematian mantan pemimpin Yasser Arafat.
“Ditemukan bahwa enam orang tewas atas perintah dari Dahlan,” kata Abbas setelah penyelidikan tentang Dahlan, tetapi menambahkan Arafat tidak merilis laporan itu.
Dia mengatakan Dahlan adalah bagian dari rencana Israel untuk membunuh komandan sayap militer Hamas, Salah Shehada, yang dibunuh pada 22 Juli 2002.
Dahlan juga dituduh memfasilitasi pembelian real estate Israel yang berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa.
Pada beberapa kesempatan, pemimpin Palestina Kamal al-Khatib menuduh Dahlan dan UEA sebagai bagian dari plot untuk mengakuisisi rumah-rumah dan properti Palestina di kota tua Yerusalem yang diduduki.
Pada November 2019, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menuduh Dahlan sebagai “pemimpin teroris” dan melabeli Dahlan dengan sebutan bahwa “ia adalah agen Israel”.
Saat itu, laporan-laporan media menyatakan bahwa Mesir, Yordania, dan UEA telah menjadi penghubung rencana Dahlan untuk menjadi calon kepala Otoritas Palestina.
Dilaporkan bahwa UEA mengadakan pembicaraan dengan Israel tentang strategi untuk mengusung Dahlan.
Pandangan yang secara luas diadakan di kalangan politik Palestina adalah bahwa keterlibatan Dahlan dalam urusan luar negeri adalah bagian dari strategi yang dirancang untuk memperkuat statusnya sebagai penerus yang jelas bagi Abbas.
(oln/khbrn/Anadolu/Serambi Indonesia/*)