Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terpantau keluar dari ruangan atau walk out (WO) di tengah pidato Presiden Prabowo Subianto saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Kairo, Mesir, pada Kamis (19/12).
Berdasarkan video di Youtube Sekretariat Presiden, sejumlah degelasi terpantau berjalan keluar ruangan ketika Prabowo sedang berbicara. Salah satu delegasi yang terlihat adalah Erdogan.
Dalam pidatonya, Prabowo menyerukan persatuan dan kerja sama negara-negara Muslim, menyoroti lemahnya solidaritas dalam isu perdamaian dan kemanusiaan. Selain itu, Presiden juga mengkritik strategi adu domba yang melemahkan solidaritas antarnegara Muslim dan menilai dunia internasional tidak menghormati suara umat Muslim.
Aksi walk out beberapa delegasi ketika Presiden Prabowo berpidato menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id. Di samping itu ketahui juga polemik inisiator PPN 12%, serta Pemerintah minta Sritex tetap jalan produksi meski Mahkamah Agung menyatakan perusahaan pailit.
1. Erdogan Walk Out Saat Prabowo Pidato di KTT D-8
Presiden Turki Erdogan Tayyip terpantau keluar dari ruangan atau walk out di tengah pidato Presiden Prabowo Subianto saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Kairo, Mesir pada Kamis (19/12).
Direktur Informasi dan Media Kemenlu Hartyo Harkomoyo mengaku belum dapat mengkonfirmasi video tersebut. Namun, menurut dia, masing-masing negara memiliki hak untuk menentukan kapan ketua delegasi duduk atau meninggalkan ruangan dalam suatu sidang internasional.
Hartyo pun memastikan hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Erdogan Tayyip dalam kondisi baik.
“Presiden RI melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Erdogan Tayyip dalam suasana persahabatan,” ujar Hartyo kepada Katadata.co.id, Minggu (22/12).
Dalam KTT tersebut, Prabowo menyerukan pentingnya persatuan dan kerja sama antarnegara muslim. Ia menyoroti lemahnya solidaritas antarnegara Muslim pada sejumlah isu, seperti perdamaian dan kemanusiaan.
Simak pidato Prabowo di KTT D8.
2. KOMIK: Panen Kritik Utusan Khusus Prabowo
Dua utusan khusus Presiden Prabowo Subianto tengah panen kritik. Baru-baru ini, pengusaha sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda Raffi Ahmad menghadapi kritikan setelah meresmikan bioskop Sam’s Studio di Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat.
Sam’s Studio merupakan bioskop hasil kerja sama Mega Kreasi Films dengan Kementerian Kebudayaan. Bioskop ini bakal fokus pada penayangan film dalam negeri di 17 jaringan bioskop yang tersebar di seluruh Jawa.
Raffi dinilai punya konflik kepentingan sebab dalam lini bisnis kuliner di dalamnya, Sam’s Studio menggaet RANS Entertainment milik Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina.
Raffi diduga menggunakan posisinya sebagai utusan khusus untuk melancarkan bisnisnya. Bisnis Raffi memang merambah ke bidang kuliner, seperti lewat PT Rans Boga Indonesia dan PT RFA Rojo Sambal Indonesia.
Raffi sebelumnya juga membuka pusat kuliner RANS Nusantara Hebat bersama putra bungsu Presiden RI ke-7 Joko (Jokowi) Widodo, Kaesang Pangarep, di BSD, Tangerang. Setidaknya sejak 2020, Raffi memiliki 35 perusahaan yang banyak terkait dengan politisi dan petinggi pemerintahan.
Baca selengkapnya panen kritik untuk utusan khusus Prabowo.
3. Gerindra: Kenaikan PPN Jadi 12% Diinisiasi PDIP
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto mengungkapkan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12% diinisiasi PDI Perjuangan. Wihadi pun mengkritik sikap PDIP yang kini justru meminta penundaan kebijakan tersebut.
“Kenaikan PPN 12% itu adalah merupakan keputusan UU Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan,” kata Wihadi pada Minggu (22/12).
Ia menilai, sikap PDIP terhadap penerapan kebijakan PPN 12% sangat bertolak belakang saat membentuk UU HPP. “Jadi kita bisa melihat dari yang memimpin Panja pun dari PDIP, kemudian kalau sekarang pihak PDIP sekarang meminta ditunda ini adalah merupakan sesuatu hal yang menyudutkan pemerintah Prabowo (Presiden Prabowo Subianto),” ujar dia.
Wihadi mengingatkan pihak-pihak tertentu untuk tidak menggiring isu bahwa kenaikan PPN 12 persen merupakan keputusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebab kebijakan itu menjadi payung hukum yang diputuskan PDIP pada periode 2019-2024.
Baca selengkapnya mengenai kenaikan PPN 12% diinisiasi PDIP
4. Pemerintah Minta Sritex Tetap Jalankan Produksi Meski Kasasi Ditolak MA
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta agar manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) tetap menjalankan operasional produksi meskipun Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan perusahaan terkait status pailit.
Ia mengaku telah menemui pihak Sritex pada Kamis sore (19/12) untuk mendukung keberlangsungan operasional Sritex. Selain itu, pemerintah juga sudah menjalin komunikasi intensif bersama kreditor, termasuk pihak PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).
“Pemerintah mendorong kelangsungan usaha untuk tetap berproduksi. Tadi sore saya juga berbicara dengan manajemen Sritex supaya usaha tetap berlangsung, tetap terjaga dan para kreditor, termasuk salah satunya yang terbesar, BNI untuk memimpin para kreditor agar satu tujuan dengan pemerintah,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis malam (20/12).
Sebagai bentuk dukungan nyata dalam menjaga lapangan kerja, terutama di industri tekstil, pemerintah memberikan insentif berupa subsidi bunga sebesar 5% bagi sektor padat karya yang mengambil kredit investasi di perbankan.
Baca selengkapnya pemerintah minta Sritex tetap jalan.
5. Kongres Sepakati Rencana Anggaran, Pemerintah Amerika Serikat Batal Shutdown
Pemerintahan Amerika Serikat terhindar dari ancaman tutup alias shutdown. Ini setelah Senat AS menyetujui Rancangan Undang-Undang untuk mendanai lembaga federal pada Jumat (20/12).
Dewan Perwakilan Rakyat AS menyetujui RUU baru dengan suara mayoritas 366-34. Setelah itu, Senat AS bekerja hingga larut malam untuk meloloskannya dengan suara voting 85-11.
“Ini adalah hasil yang baik bagi negara,” kata Ketua DPR AS Mike Johnson pada Jumat (20/12) seperti dikutip dari Associated Press.
Johnson juga sudah mengabari Presiden terpilih Donald Trump atas penyetujuan ini. Setelah itu, Presiden Joe Biden akan menandatangani RUU tersebut pada Sabtu (21/12).
Baca selengkapnya Pemerintah AS batal shutdown.